Postingan

Tax Amnesty periode 1 di perpanjang dengan catatan

Tax amnesti periode 1 yang berakhir 30 september 2016 ada perpanjangan tetapi dengan beberapa catatan atau ketentuan, silahkan di simak yaringkasa dari PER-13/PJ/2016 sebagai berikut

1. PER-13 ini terkait dengan penerimaan SPH 26-30 September 2016.

2. PER-13 ini memperkenankan WP untuk menyampaikan SPH meskipun dokumen WP belum sepenuhnya lengkap, namun minimal harus ada dokumen :
A. SPH
B. Bukti bayar uang tebusan
C. Bukti pelunasan tunggakan pajak (jika ada tunggakan)
D. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak kembalikan (jika WP dibuper/disidik)
E. Daftar rincian harta tambahan
F. Daftar rincian utang tambahan.

3. Daftar rincian harta minimal memuat:
- Kode harta
- Nama harta
- Tahun perolehan
- Nilai nominal/nilai wajar

4. Daftar rincian utang minimal memuat:
- Kode utang
- Jenis utang
- Tahun peminjaman
- Nilai yang dapat diperhitungakan sbg pengurang

5. Kolom pada daftar rincian harta dan utang selain yang disebut pada minimal 4 item di atas dapat diisi deng…

Tax Amnesti : Mengenal Tax Amnesti dengan lebih jelas dan lengkap

Gambar
Mulai 1 juli 2016 s.d 31 maret 2017 pemerintah indonesia telah memberlakukan undang - undang tentang tax amnesti atau amnesti pajak atau pengampunan pajak.

Undang undang yang menjadi dasar tax amnesty ini adalah Undang-undang no 11 tahun 2016, kemudian di perjelas dengan aturan peraturan menteri keuangan no 118 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang undang no 11 tahun 2016.

Yang terbaik belajar isi dari tax amnesti adalah membaca langsung undang-undang dan peraturan turunan dari undang-undang ini. Bahasa mudah untuk orang awam terkait pengertian tax amanesti adalah, wajib pajak melaporkan hartanya yang belum pernah dilaporkan pada spt tahunan tahun pajak 2015 dan kemudian menebusnya dengan membayar sesuai tarif yang berlaku( tarifnya jauh lebih murah dibandingkan tarif pajak penghasilan biasa),maka atas harta yang telah ditebus tadi sudah selesai masalah perpajakannya dan jika wajib pajak telah mengikuti tax amnesti, maka atas kewajban perpajakan tahun pajak 2015 ke bawah dianggap selesa…

Pembuatan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2016

Gambar
Untuk pembuatan spt tahunan orang pribadi tahun 2016 masih sama dengan tahun 2015 kemarin, untuk contoh kasusnya anda bisa melihat pada tulisan saya sebelumnya tentang pengisian st tahunan tahun 2015 pada tautan berikut ini :

1. Pembuatan SPT Tahunan orang pribadi yang menggunakan tarif pph final 1% ( PP 46 tahun 2013)

Sebagain besar wajiib pajak op termasuk dalam kriteria ini, Anda bisa melihat contoh pembuatan spt orang pribadi tersebut di sini

2. Pembuatan SPT Orang Pribadi yang dikecualikan dari PP 46 tahun 2013

didalam aturan penjelas PP 46 tahun 2013, ada wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari pengenaan PP 46 tahun 2013 berupa orang pribadi dengan pekerjaan bebas misal jasa peratara, dokter,konsultan, artis . mereka menggunakan tarif umum pajak penghasilan , yaitu tarif x penghasilan kena pajak .

untuk mencari penghasilan netto bisa menggunakan dua cara yaitu norma penghitungan penghasilan bruto atau pembukuan. kedua link tersebut bisa anda, contoh link pembuatan spt tahuna…

Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan tahun 2016

Gambar
Aturan terkait dengan penerimaan SPT Tahunan tahun 2016 sudah terbit, yaitu Per-01/PJ/2016 dan Se-01/PJ/2016 tanggal 18 Januari 2016, berikut ringkasan sederhana yang bisa anda baca--berlaku untuk penerimaan SPT Tahunan tahun 2016 :

1.  SPT Tahunan yang wajib disampaikan di KPP Terdaftar yaitu :

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi  1770
SPT Tahunan PPh Badan 1771
SPT Tahunan OP/Badan Pembetulan
SPT Tahunan OP/Badan Lewat Waktu (terlambat pelaporannya)
SPT Tahunan OP/Badan dengan status Lebih Bayar
SPT Tahunan OP/Badan dalam bentuk E-SPT

2.  SPT Tahunan yang bisa di sampaikan di KPP Lain (Drop box) :

SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS (Karyawan yg penghasilan bruto dibawah 60 jt/thn)
SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S (Karyawan yg penghasilan bruto diatas 60 jt/thn)

3. Perusahaan / Pemberi Kerja bisa mengkoordinir SPT karyawannya untuk melakukan pelaporan SPT secara kolektif paling lambat tanggal 10 Maret 2016

4. Batas Pelaporan untuk SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 31 Maret 2016, sedangkan SPT Tahunan Ba…

Cara lain mendaftar e-billing pajak

Gambar
Pada tulisan saya terdahulu tentang mendaftar ebilling melalui website http://sse.pajak.go.id/ disini , pada tulisan kali ini cara mendaftar ebilling juga bisa anda lakukan mealui :

1. website djponline di https://sse2.pajak.go.id atau https://djponline.pajak.go.id/account/login

2. melalui dial phone / hp *141*500# (saat ini hanya bisa di akses dari provide telkomsel)

Mari kita bahas satu per satu;

1. Website djp online

Didalam menu website DJP online ini ada beberapa menu yaitu menu e-fillling ( pelaporan spt tahunan online) dan menu e-billing. Untuk bisa mendaftar djp online anda memerlukan e-fin, apa itu e-fin ? e-fin adalah suatu nomer identitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak bagi wajib pajak yang akan melakukan transaksi elektronik ( Per-3/Pj/2015).

Untuk mendapatkan ef-fin anda bisa mengajukan permohonan e-fin sesuai dengan per -41/pj/2015 yang mengatur syarat untuk aktivasi e-fin bagi orang pribadi dan badan. Setelah anda mempunyai no efin, lakukan aktivasi di menu dj…

Manfaatkan fasilitas penghapusan sanksi-PMK 91 yuk , dari pada nunggu Tax Amnesty yg belum tentu jelas

Gambar
Tinggal beberapa hari lagi kita akan berganti tahun, tahun 2015 akan berganti dengan tahun 2016, jika dikaitkan dengan masalah perpajakan maka ada satu hal yang krusial di tahun 2015 ini, yaitu batas akhir pemberian fasilitas penghapusan atau pengurnagan sanksi administrasi sesuai dengan PMK 91 tahun 2015 seperti yang pernah saya tulis beberapa waktu lalu di blog pajakitumudah.com ini.

Banyak yang dari kita masih ragu-ragu menggunakan dan memanfaatkan fasilitas PMK 91 dengan alasan menunggu adanya tax amnesty yang saaat ini memang masih digodog di anggota dewan yang terhormat.

Kalau saya boleh kasih saran, alangkah lebih menggunakan yang sudah ada didepan mata , dari pada menunggu sesuatu yang belum jelas, saat ini yang sudah ada didepan mata adalah PMK 91 tahun 2015, maka silahkan dimanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi ini.

Tax amnesty sampai dengan akhir tahun ini masih belum jelas apakah akan segera diundangkan atau tidak, jadi kita mesti harus bijak menyikapinya.

salam  :)

Revaluasi Aset Tetap

Gambar
Seperti yang kita ketahui aset yang kita beli dan kemudian menjadi Aset perusahaan nilainya adalah sesuai dengan ketika kita beli sehingga nilai penyusutan juga akan habis jika masa manfaatnya telah habis, jika kita memperkirakan bahwa aset tetap tersebut jika dinilai ulang atau revaluasi harga untuk saat ini menurut perkiraan kita lebih besar dari harga beli dahulu, maka kita bisa mengajukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan.
Jika suatu aset tetap tersebut dilakukan revaluasi maka atas nilai yang baru dari aset tersebut bisa dibiayakan atau disusutkan sesuai dengan masa manfaat Itulah salah satu keuntungan dari revaluasi aset tetapi sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selisih harga sekarang harga atau harga revaluasi dengan harga awal akan dikenakan PPH final pasal 19 undang undang KUHP yaitu sebesar 10 persen
Tahun 2015 ini Ada kabar gembira yaitu jika WP bersedia melakukan revaluasi aset 2015 ini maka tarif final atas selisih bukan 10 persen T…