Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2014

Espt PPN 1111 Tidak Bisa Cetak Lampiran a2

Gambar
[caption id="attachment_27" align="alignnone" width="300"] a2[/caption]

Kenapa ya kok espt ppn 1111 tidak bisa cetak lampiran a2, maka jawabnya error tersebut biasanya terjadi pada windows 7 yang 64 bit ( 64 bit itu cara mudah ngeceknya , lihat di drive c , ada program files(x86) gak, kl ada itu berarti komputer anda 64 bit ).

Itu terjadi karena crystal reportnya membutuhkan yg versi 32 bit atau x86 , solusi mudahnya adalah anda instal file installer crystal report CRRedist2008_x86.msi. File installer ini disertakan dalam program espt ppn 1111 anda dalam folder crystal report.

Seharusnya setelah instal crystal report yg versi x86 itu sudah bisa cetak tanpa perlu restart komputer anda, jika masih belum bisa silahkan tanyakan di komentar bawah ini.
Semoga sukses.

Alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng

Tanya :
Dimanakah alamat dari kantor pelayanan pajak pratama surabaya gubeng ?

Jawab :
Jl. Sumatera No. 22 -24, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur
No telephnone : 031 - 5031905

Rute :
Lokasi pasnya di depan hotel sahid surabaya, dekat monumen kapal selam, dekat dengan Stasiun Surabaya Gubeng, sebelum jembatan kl dari arah kertajaya

NPWP adalah singkatan dari apa ?

Mungkin judul artikel ini terlalu lebay kata anak sekarang, he..., tetapi bagi orang awam memang NPWP itu terasa asing lho, kayak saya waktu dulu belajar ilmu pajak, NPWP itu apa ...., nah yuk kita bahas apa itu NPWP.

NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, Mengutip dari UU KUP no 6 tahun 1983 pengertian NPWP adalah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

Jadi mudahnya NPWP itu ya sama seperti SIM, KTP, kl KTP utk identitas kependudukan, kalo SIM untuk identitas pengendara motor/mobil, kl NPWP identitas sebagai wajib pajak.

Apakah semua PKP wajib lapor menggunakan espt PPN

Bagi anda PKP badan dan OP maka sejak Juni 2013 dan seterusnya wajib untuk melaporkan SPT masa PPN nya dengan menggunakan aplikasi e-spt PPN, ada pengecualian bagi orang pribadi boleh menggunakan hard copy (media kertas ) dengan syarat syarat sebagai berikut :

a. melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen
tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/
Nota Pembatalan) pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan

b. jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),

Aturan diatas bisa di lihat di PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2013 tgl 12 April 2013

Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun Pajak 2014

Untuk menghitung pajak di gunakan variabel yang dinamakan PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak ), yaitu suatu nilai tertentu yang merupakan batas dari seseorang tidak dikenakan pajak, berdasar pertimbangan tertentu , Menteri Keuangan RI dapat melakukan penyesuian besaran dari nilai PTKP, untuk saat ini dasar keputusan yang digunakan untuk menghitung PTKP adalah PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 berlaku mulai 1 Januari 2013, besarnya PTKP adalah sebagai berikut :

a. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa ka…

Sekolah swasta membeli barang , apakah kena PPh Pasal 22 ?

Apakah jika sekolah swasta membeli barang wajib memungut pph pasal 22 ? Jawabanya tidak , karena sekolah swasta ini tidak termasuk pemungut pajak. Beda lagi dengan sekolah negeri, ketika membeli barang, maka wajib memungut pph pasal 22 sebesar 1.5 % dari harga pembelian (sesuai isi keputusan menteri keuangan no 154/PMK.03/2010)..
Apakah ini juga berlaku untuk dana BOS, ya betul, atuan ini juga berlaku untuk pembelian menggunakan dana BOS.
* yang boleh memungur PPh pasal 22 salah satunya di poin b pasal 1 keputusan menteri keuangan no 154/PMK.03/2010 adalah Bendaharawan Pemerintah, dalam hal ini semua instansi pemerintah itu disebut bendaharawan pemerintah