Contoh Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi 2015

Untuk kesempatan kali ini, pajakitumudah.com akan mencoba melakukan pengisian spt tahunan orang pribadi usahawan, untuk kali ini pengisian SPT 1770 untuk wajib pajak yang wajib kena aturan PP 46 tahun 2013 yaitu pajak penghasilannya dihitung 1% dari omzet.

contoh kasus :
Tuan Fulan mempunyai usaha dagang sepatu, karena omzet tahun 2013 masih dibawah 4.8 milyar, maka selama tahun 2014 tuan fulan memenuhi kewajiban pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 PPh final atas jumlah penghasilan bruto tertentu (PP 46 tahun 2013), berikut daftar omzet selama setahun.

 




































































BulanJumlah Omzet
Januari 2014:                               17.800.000
Februari 2014:                               13.900.000
Maret 2014:                               14.100.000
April 2014:                               16.000.000
Mei 2014:                               18.000.000
Juni 2014:                               20.000.000
Juli 2014:                               20.000.000
Agustus 2014:                               17.000.000
September 2014:                               14.500.000
Oktober 2014:                               13.500.000
November 2014:                               14.500.000
Desember 2014:                               16.000.000

dengan data harta sebagai berikut :























JENIS HARTATHN PEROLEHANHARGA PEROLEHAN
SEPEDA MOTOR201015.000.000
SEPEDA MOTOR201216.000.000
RUMAH2010226.560.000

Cara pengisian spt tahunan orang pribadi usahawan


Mari kita bantu tuan fulan untuk mengisi spt tahunan 1770 nya , caranya sebagai berikut,
Pertama donwload file excel yang berisi spt tahunan 1770 , dalam file ini sudah sy modifikasi biar lebih mudah mengisinya, buka sheet isian, isikan TAHUN PAJAK, NPWP, NAMA, USAHA, KLU, TGL PEMBUATAN, ALAMAT nanti otomatis semua sheet / data induk dan lampiran sudah terisi data data dari sheet isian ini.

pengisian-spt-tahunan-op-sheet isian
kedua kita isi lampiran di sheet Daftar Pembayaran PP 46-2013, di sheet tersebut kita isikan omzet dan pph pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % yang sudah kita bayar tiap bulan.

pengisian-spt-tahunan-op-daftarpembayaranomzet

ketiga setelah ketemu total omzet dan besarnya pph final 4 ayat 2 tersebut , nilainya kita pindahkan ke lampiran III bagian A no 16"PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL "  seperti nampak dalam gambar dibawah ini.pengisian-spt-tahunan-op-lamp3
keempat buka lamp 4 dan isikan harta di situ, jangan lupa mulai tahun pajak 2014 ini ada pengisian kode untuk jenis jenis harta, anda bisa melihat kode kode tersebut pada petunjuk pengisian spt atau anda bisa lihat kode dibawah ini



































































































































































KODE HARTAURAIANSINGKAT
011Uang tunaiUang tunai
012TabunganTabungan
013GiroGiro
014DepositoDeposito
019Kas lainnyaKas lain
021PiutangPiutang
022Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewaPiutang istimewa
029Piutang lainnyaPiutang lain
031Saham yang dibeli untuk dijual kembaliSaham dagang
032SahamSaham
033Obligasi perusahaanObligasi perusahaan
034Obligasi pemerintah IndonesiaObligasi pemerintah
035Surat utang lainnyaSurat utang lain
036ReksadanaReksadana
037Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)Derivatif
038Penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham (CV dsb.)Investasi nonsaham
039Investasi lainnyaInvestasi lain
041SepedaSepeda
042Sepeda motorSepeda Motor
043MobilMobil
049Alat transportasi lainnyaKendaraan lain
051Logam mulia (emas, platina, dsb.)Logam mulia
052Batu mulia (intan, berlian, dsb.)Batu mulia
053Barang-barang seni dan antikBarang Seni/ Antik
054Kapal pesiar, pesawat terbang, peralatan olah raga khususKapal/Pesawat
055Peralatan elektronik, furniturElektronik/Furnitur
059Harta bergerak lainnyaHarta gerak lain
061Tanah/bangunan untuk tempat tinggalTanah/bangunan tempat tinggal
062Tanah/bangunan untuk tempat usahaTanah/bangunan tempat usaha
063Tanah/ lahan untuk usahaTanah/lahan usaha
069Harta tidak bergerak lainnyaharta tak gerak lain

pengisian-spt-tahunan-op-harta
Untuk 1770 induk sepanjang tidak ada penghasilan lain maka isinya nihil, seperti gambar dibawah ini.

pengisian-spt-tahunan-op-indukbagaimana kawan, cukup mudah bukan, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar dibawah ini.

Referensi  :

1. file excel spt tahunan op sebagaimana contoh di atas download disini

2. petunjuk pengisian spt tahunan download disini

 

Komentar

  1. minta tolong dibahas untuk yang jasa makelar mas, yang tidak pakai 1% tapi pakai angsuran pph pasal 25, mksh

    BalasHapus
  2. baik, nanti coba saya buatkan contoh utk yag pakai tarif pajak pasal 17 (angsuran pasal 25)

    BalasHapus
  3. Bagaimana dengan wajib pajak yang wajib kena aturan PP 46 tahun 2013 yaitu pajak penghasilannya dihitung 1% dari omzet dan menyelenggarakan pembukuan ?

    BalasHapus
  4. kalau pembukuan diisi di lampiran 1770-1,klo di 1.e masih ada penghasilan netto di koreksi di penyesuaian fiskal negatif (3.a) nantinya di 4 .jumlah bagian A = 0 (nihil).
    di lampiran 1770-III ttp diisi sesuai peredaran usaha dan pajak final 1%nya

    BalasHapus
  5. […] kemarin kita membahas tentang pengisian spt tahunan orang pribadi yang wajib PP 46, maka pada kesemptan kali ini akan coba saya bahas pengisian spt tahunan untuk orang pribadi yang […]

    BalasHapus
  6. sy melakukan pembelian mobil secara kredit yg mana diperuntukan untuk keperluan org tua. dana berasal dari iuran gotong royong seluruh anggota keluarga termasuk anggota keluarga yg ada di luar negeri. hal ini tampaknya mengakibatkan sy mendapat surat dari kantor pajak untuk membayar pajak sesuai kondisi usaha, padahal apa yg sudah sy laporkan sesuai dengan kondisi usaha. mungkin karena kondisi usaha tidak mencerminkan besaran dp dan angsuran. apa yg harus sy jelaskan kepada pihak pajak? bagaimana pengisian spt tahunannya nanti? mohon pencerahan Bang_je.. terimakasih.

    BalasHapus
  7. @bang Punksbay
    Secara rutin Kantor Pelayanan Pajak mendapatkan data - data eksternal dari pihak ke tiga , yang salah satunya mungkin berupa data pembelian mobil , dikarenakan bang Punksbay pernah membali mobil dan kebetulan atas nama anda dan ternyata ketika proses penyandingan data di lakukan di kantor pelayanan pajak memang menunjukkan adanya "ketidakwajaran" antara pembayaran/pelaporan pajak dengan data harta berupa mobil, maka bang Punksbay mendapat surat himbaun untuk menjelaskan perihal tersebut.

    saran saya, silahkan datang ke kantor pelayanan pajak dan menemuai AR anda dan jangan lupa sertakan juga bukti bukti yang memang menguatkan bahwa uang yang anda gunakan untuk membeli mobil tersebut memang nyata - nyata bukan 100 % dari penghasilan anda.

    salam

    BalasHapus
  8. bang je...kalau kita sudah pakai yg final 1%...lampiran formulir tentang penggunaan norma dikosongkan atau gimana?

    BalasHapus
  9. tidak perlu dilampirkan sepanjang omzet tahun 2014 < 4,8 M

    salam

    BalasHapus
  10. […] contoh pengisian spt tahunan orang pribadi tahun pajak 2014 baik sebagai pekerjaan bebas atau Wajib pajak yang dikenakan 1% (PP 46 ). Pada artikel kali ini kita akan membuat spt tahunan op bagi wajib pajak yang menjalankan […]

    BalasHapus
  11. Bang Je, Saya diberi banyak formulir 1770. Jika kasus saya seperti contoh diatas, apakah saya cukup mengisi dan menyerahkan 4 formulir saja? trims

    BalasHapus
  12. Angka 30.375.000 pada lembar 1770 no.10 yaitu Penghasilan tidak kena pajak,di dapat dari perhitungan mana? Maaf saya masih pemula

    Terima kasih

    BalasHapus
  13. @bang endy
    saran saya diisi semua , yang tidak ada isian di kasih angka 0 (nol) atau tulis nihil, agar menghindari persangkaan kalo spt belum di isi dengan lengkap.

    BalasHapus
  14. @Herry: Coba menjawab, Wajib pajak dari contoh diatas status adalah menikah, dengan tanggungan 2 anak. Maka menurut PTKP mulai 1 Januari 2013 nilainya adalah 30.375.000.
    Smoga membantu

    BalasHapus
  15. Bang Je, berarti untuk contoh kasus diatas, maka form 1770-I hal 1 dan hal 2 tidak perlu dilampirkan ya?

    BalasHapus
  16. betul makasih bang endy :) telah membantu menjawab

    BalasHapus
  17. @bang lim
    saran saya diisi semua , yang tidak ada isian di kasih angka 0 (nol) atau tulis nihil, agar menghindari persangkaan kalo spt belum di isi dengan lengkap.

    BalasHapus
  18. Saya mau tanya klw untuk toko mas memang nya dikenakan pajak ppn segala ya om

    BalasHapus
  19. bang_je
    salam kenal...mau tanya klo asudah pake laporan pp 46...trus apakah masih ada kewajiban PPh Pasal 29...terima kasih maklum pemula bang

    BalasHapus
  20. ada mas
    cb merujuk ke tulisan teman saya ini
    http://ekstensifikasi423.blogspot.com/2014/04/catatan-tentang-kewajiban-ppn-pengusaha.html

    BalasHapus
  21. weee..... tepuk tangan broo. thanks artikelnya, sangat membantu

    BalasHapus
  22. he... sama sama mas bro yongky, semoga bermanfaat

    BalasHapus
  23. @bang Deni
    sepanjang tidak ada penghasilan lain maka pph psl 29 akan nihil, tetapi jika mempunyai penghasilan lain diluar usaha yang sudah dikenakan pph final 1% tadi , misal bang deni punya usaha sampingan menjadi makelar , maka atas jasa makelar tadi dikenakan pajak tarif pasal 17.

    BalasHapus
  24. ok makash bang_je...dan dua jempol untuk pencerahannya...

    BalasHapus
  25. Terima kasih Bang_je. anda sangat berguna bagi orang lain. Terus berkarya.

    BalasHapus
  26. Bang Je..kalau persediaan barang di toko, masuk harta golongan berapa? Terima kasih.

    BalasHapus
  27. @bang ivan
    persediaan masuk kode 019 : setara kas lainnya

    BalasHapus
  28. Pak, ada 2 pertanyaan saya, mohon pencerahan nya pak
    1. jika selain Penghsln dari pp 46 yg dikenakan pph 1%, dan juga ada penghasilan dr jasa makelar yg dalam setahun Rp. 20.000.000, jadi penghsln ini diisi di 1770-I-hal2 di Bagian D-6 ya pak, lalu di pindahkan lg ke induk A-3, stlh itu blh di potong PTKP. benar gt pak?

    2. jika rumah 200M2 yg dibeli di thn 1990 dgn harga perolehan 20juta, lalu di pecah jadi 2 rumah di thn 2014, dan dijual salah satu nya dan (tlh dikenakan pph). gimana cara ngisi hartanya pak, yg skrg jadi 100M2?

    Terima kasih

    BalasHapus
  29. Permisi tanya Pak..

    Untuk Form 1770-I hal 1, utk kasus di atas apakah benar sbb:

    poin 1:
    a. 110.000.000
    b. –
    c. 110.000.000
    d. –
    e. 110.000.000

    poin 3:
    c. 110.000.000
    d. 110.000.000

    poin 4: 0

    sisanya dikosongkan… apa sudah betul Pak?

    BalasHapus
  30. @Ibu charina
    1. kl ada jasa makelar maka masuk ke lampiran 1770-I-hal 2 Bagian B no 3, kemudian di total di jumlah bagian B , dan nilai penghasilan netto nya ( Bagian B Kolom (5) ) di pindahkan ke Formulir Induk 1770 Angka 1 (PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS ) dikurangi PTKP dst

    2. di lampiran petunjuk pengisian spt tahunan memang tidak disebutkan secara detil untuk semacam kasus2 seperti ibu, hanya memuat kalimat, menurut pendapat sy pribadi , maka tahun perolehan : 1992 , nilai perolehan : 10 juta ( dgn alasan rumah memang secara nyata dimiliki tahun 1992 tetapi dengan nilai perolehan setengah dari harga asal, krn rumah telah dijual sebagian. di kolom keterangan anda bisa menambahkan bahwa rumah ini merupakan rumah yang dipecah).
    tambahan : Dari hasil penjualannya rumah yang 1 tadi berarti menambah kekayaan ibu, bisa masuk ke tabungan ato deposito dll dan juga di tuliskan ke dalam daftar harta)..saran sy kl kurang jelas bisa telpon ke kring pajak 1500200 (pulsa lokal)

    salam

    BalasHapus
  31. @bang ray
    dalam contoh diatas wp tidak melakukan pembukuan jadi tidak perlu mengisi lampiran 1770-I hal 1. di isi nol saja.

    sedangkan jika wp melakukan pembukuan baru lampiran 1 itu di isi, sudah saya bahas di sini http://pajakitumudah.com/2015/02/pengisian-spt-tahunan-orang-pribadi-yang-menggunakan-pembukuan.html

    salam

    BalasHapus
  32. @mbak lia
    mksh , smg bermanfaat :)

    BalasHapus
  33. Abang, kok cara penghitungan yg saya dapatkan dari orang lain beda yah.
    Saya jadi bingung banget.
    Katanya selain yg 1% itu tiap bulan, masih juga dikenakan PPh berdasarkan norma. Misal dlm contoh diatas, selain dikenakan PP final 1% tiap bulan, maka pada SPT tahunan 2015 juga masih ada kena pajak penghasilan berdasarkan penghitungan norma. Dlm contoh diatas, total omzet Jan-Dec = 195.300.000. Maka pada lembaran penghitungan norma masih tetep ada 195.300.000 x norma (misal 30%) = 58.590.000, maka pada lembaran ke 1 form 1770 masih harus ditulis 58.590.000 - PTKP tahun 2014 sebesar xxx = Pajak terutang.
    Tapi saya sadar bahwa seolah2 ini jadi kena 2x, tapi berhubung yg kasih contoh saya ini adalah orang yg biasa hitung2 pajak, jadi saya bingung cara pengisian yg mana yg benar.
    Mohon maaf kalo saya bikin bingung, tapi saya sendiri juga bingung soalnya hehahahaa

    BalasHapus
  34. Pak,

    Sebelumnya terima kasih utk sharing nya, sangat detail dan bermanfaat.

    Mohon pencerahan nya utk satu hal ini ya pak. Di halaman depan 1770, kalau pada tahun-tahun sebelum nya "PTKP" berfungsi mengurangi "Jumlah penghasilan neto", betul kan Pak?

    Bagaimana dengan tahun pajak 2014 ini, dimana letak fungsi PTKP tsb utk saya yg menggunakan PPH final? Apakah betul di halaman depan cukup saya taruh saja nominal PTKP nya tapi tidak mengurangi kemanapun?

    Terima kasih sudah meluangkan waktu utk menjawab Pak.

    BalasHapus
  35. iyaa, saya juga setuju dengan pak Christianto memang kadang perhitungannya juga menurut norma. jadi kok kena pajaknya jadi bnyak ya?. Gimana itu pak terimakasih pencerahannya :D

    BalasHapus
  36. Pak,
    Terima kasih byk atas jawaban bpk yg tentunya akan sgt bermanfaat bg kt smua.
    Menyinggung pertanyaan sy yg tlh dijwb oleh bpk, mengenai WP yg disamping punya penghsln yg dikenakan pph final 1%, jg mendpt jasa makelar 20jut (TIDAK RUTIN DLM SETAHUN), nah kalo menurut bpk diisikan ke lampiran 1770-I-hal 2 Bagian B no 3, di kolom NORMA nya gimana pak? blh pake norma 30% lg kah?

    Terima kasih

    BalasHapus
  37. @bang christianto
    sesuai per 46 tahun 2013 pasal 2 dinyatakan bahwa untuk yang peredaran bruto dibawah 4.8 Milyar dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% (pasal 3).

    apa itu pajak bersifat final : bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong fihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

    jadi ringkasnya , kalo suatu penghasilan dikenankan PPh final maka tidak boleh lagi dikenakan tarif PPh lainnya ( misal tarif pph pasal 17).

    BalasHapus
  38. @pak herdi
    Sepanjang tidak ada penghasilan lain diluar yang sudah dikenakan tarif 1% final tadi, maka di induk akan nihil.

    PTKP memang berfungsi untuk mengurangi penghasilan netto, dalam hal ini penghasilan netto adlah penghasilan diluar penghasilan yang sudah bersifat final..mudahnya kl penghasilan sudah kena pph final maka tidak boleh ditambahakn di form induk, yag final - final ini masuk ke form lampiran 1770-III bagian A

    BalasHapus
  39. @mbak nona
    kl memakai norma penghitungan berarti Wajib pajak tersebut tidak wajib pakai pph final 1% dari omzet. bisa jadi karena omzet sudah di atas 4.8 M atau karena memang termasuk yang dikecualikan dari kewajiban PP 46 thn 2013.

    salam :)

    BalasHapus
  40. @mbak charina
    mengacu pada KEP-536/PJ.2/2000 ttg norma pengitungan, untuk makelar/jasa perantara , persentase normanya adalah sbb :
    untuk 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak; sebesar 40 %

    sedangkan untuk kota selain 10 kota tersebut tarifnya 35 %

    salam

    BalasHapus
  41. Artikel nya sangat membantu pak.
    Pak mau tanya untuk pajak 1% ini kode setoran nya berapa dan uraian pembayarannya pasal berapa ? berarti boleh juga langsung setor pajak untuk 12 bulan .

    Kemudian pekerjaan fotografer itu termasuk jasa yang kena pph 1% juga atau norma ?

    Maaf banyak pertanyaan.
    Terimakasih

    BalasHapus
  42. Hehe makin mudah aja ya menghitung pajak. Mudah2an artikel ini bisa membantu pengusaha kecil untuk taat pajak. Terima kasih :D

    BalasHapus
  43. Bang saya mau tanya lagi soalnya beginner e hehe
    misalnya usaha sya pribadi adalah pengadaan komputer n laptop di dinas n sekolah (segala elektronik). omzet penjualan sekitar 500jt setahun. lha itu saya terkena perhitungan norma?atau gmana ya? setiap bulan saya juga selalu bayar pph psl 22 atas penjualan brg tersebut. tapi sya belum bayar yang pph final 1%. itu ntuk perhitungan SPT Tahunan nya yg perhitungan penghasilannya bagaimana ya?
    terimakasih bang :D

    BalasHapus
  44. bang saya mau tanya lagi, soale masih beginner e :D
    bukannya yang melakukan perhitungan menngunakan pencatatan dan pembukuan itu berdasarkan omsetnya/peredaran brutonya ya?

    BalasHapus
  45. Pak, ada pertanyaan saya, mohon pencerahan nya pak
    1. jika selain Penghsln dari pp 46 yg dikenakan pph 1%, dan juga ada penghasilan lain yg dalam setahun Rp. 25.000.000, jadi penghsln ini akan diisi di 1770-I-hal2 di Bagian D-6 ya , lalu di pindahkan lg ke induk A-3, setlh itu apa boleh di potong PTKP K/1 28.350.000. benar begitu pak?. Sehingga Pphnya nihil. PPh terutang nihil.
    Apa kasus ini Tidak perlu lapor PPh masa pasal 25 nihil setiap bulan ke KPP ?
    2. Bila Penghasilan lain tsb naik menjadi di atas PTKP pada akhir 2015 misal jadi Rp 35.000.000/tahun. Bgmn dg pph ps 25 nya apa perlu disetor atau apa boleh dengan pph ps 29 saja pada SPT tahun 2015 untuk kekuranganya ?. Asumsi penghasilan lain di luar usaha tsb diperoleh setiap akhir tahun saja.

    BalasHapus
  46. Pertanyaan :
    Punya Deposito Rp 200.000.000 di Bank ABC. Masuk sebagai harta pada SPT OP tahun 2014. Memperoleh Bunga Deposito yang sudah dipotong pph 20 % Final. Dimasukkan SPT 1770 sesuai ketentuan.
    Atas hasil bunga deposito tidak pernah menerima bukti potong dari bank.

    Apakah bukti potong atas bunga deposito juga harus dilampirkan di SPT tahunan seperti halnya PPh untuk Gaji PPh Ps 21 ?. Terima kasih

    BalasHapus
  47. Pak mau tanya, kalau istri si WPOP bekerja dan punya NPWP sendiri apakah 1721-A1nya dilaporkan juga di SPT suami?

    BalasHapus
  48. mo tanya, jika sy byr pajak mulai bln agustus 2014 - februari 2015, apakah sy sudah harus membuat spt tahun 2014 ? ( agustus 2014- desember 2014 ) atau menunggu sampai setahun dulu ? ( agustus 2014 - juli 2015 ) terima kasih sebelumnya.

    BalasHapus
  49. @lin
    Cara pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) :
    Kode Akun Pajak diisi 411128
    Kode Jenis Setoran diisi 420
    Uraian Pembayaran diisi “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”
    Tahun Pajak diisi tahun pajaknya

    pembayaran pph final pasal 4 ayat 2 1% ini paling lambat tgl 15 bulan berikutnya, keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi 2% perbulan , jadi saran saya jangan di bayar di belakang, bisa kena sanksi terlambat bayar.

    sesuai PP no 46 tahun 2013 Yang TIDAK WAJIB PPH FINAL pasal 4(2) 1% adalah sbb :
    Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:
    a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara,
    akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
    b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang
    sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati,
    pemain drama, dan penari;
    c. olahragawan;
    d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
    e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
    f. agen iklan;
    g. pengawas atau pengelola proyek;
    h. perantara;
    i. petugas penjaja barang dagangan;
    J. agen asuransi; dan
    k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau
    penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

    karena fotografer tidak masuk list di atas maka fotografer wajib kena PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 1% dari omzet sepanjang omzet masih dibawah 4.8 M

    salam :)

    BalasHapus
  50. @kurs tengah bi
    sama2 om..semoga webnya juga makin lancar adsensenya :)

    BalasHapus
  51. @mbak nona
    Untuk melihat apakah tahun 2014 wajib kena pph final 1% adalah dengan melihat omzet tahun sebelumnya (tahun 2013) , anggap saja omzet 500 jt tersebut adalah omzet tahun 2013, maka di tahun 2014 wajib kena pph 1% dari omzet.

    ketika sudah bayar 1%, maka bisa datang ke KPP dan mengajukan SKB (surat keterangan bebas ) pph pasal 22 atau pasal 23, sehingga ketika tranksaksi dengan rekanan ( dinas dan sekolah ) maka cukup tunjukkan legalisir ke bendaharawan tadi, maka anda tidak akan di potong pph pasal 22.

    jika sudah terlanjur di tahun 2014 dipotong pph pasal 22 :
    karena kewajiban anda tetap harus menyetor 1% tiap bulan, maka bisa dengan jalan melakukan pemindahbukuan dari pasal 22 yang telah dibayar tadi ke pph final yang 1% tadi.

    seandainya jika masih ada selisih lebih antara pph pasal 22 dan pph final pasal 4ayat2 1% tadi bisa di kreditkan di akhir tahun dalam spt tahunan dan dimintakan restitusi.

    salam :)

    BalasHapus
  52. Bang_Je nanya nh,
    kalo pakai pasal 42, penghasilan tidak kena pajak yang ada TK/ K/ K/I/ itu nga ada pengaruhnya sama sekali ya.. ?
    Trims sebelumnya

    BalasHapus
  53. @nona
    Pada dasarnya semua WP wajib melakukan pembukuan.
    Kalo wajib pajak badan wajib pembukuan tanpa memandang omzet.
    kalo orang pribadi berdasarkan UU no 36 tahun 2008 pasal 14 disebutkan yang boleh menggunakan pencatatan = norma penghitungan adalah WP orang pribadi yang omzet setahun kurang dari 4.8 milyar.

    salam ;)

    BalasHapus
  54. @bang yongky
    sepanjnag tidak ada penghasilan lain maka tidak berpengaruh

    BalasHapus
  55. @babale
    sudah wajib membuat spt tahunan 2014 , yg dihitung agustus 2014- desember 2014

    BalasHapus
  56. @mbak dewi
    Sebenarnya mengacu kepada buku petunjuk pengisian spt tahunan tahun 2014 SPT 1770 S halaman 28, dalam contoh soal jika suami dan istri masing masing mempunyai NPWP bisa diartikan masuk kategori MT ( istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri) dan untuk penghitungan PPH terutang bisa jadi lebih besar ( ada kurang bayar), karena cara menghitungnya adalah : peghasilan netto suami di tambah penghasilan netto istri minus PTKP baru dihitung pajak terutang yang bis ajadi kena tarif 15 % krn akumulasi jumlah penghasilan istri dan suami.

    saran saya , NPWP istri dicabut saja kemudian minta npwp sebagai istri ( no NPWP akan sama dengan suami tetapi kode belakang 001) .

    BalasHapus
  57. bang je mo tanya,,selain sudah final dan di potong 1721 A1,,letak pelaporannya dimana? dan apakah di lembar 1770 di kosongin atau di isi??

    BalasHapus
  58. Bang Je , Andai Pak Fulan usahawan seperti contoh di atas :
    1. jika selain Penghsln dari pp 46 yg dikenakan pph 1%, dan juga ada penghasilan lain keuntungan penjualan emas Rp. 10.000.000, apa penghsln ini akan diisi di 1770-I-hal2 di Bagian D-6 , lalu di pindahkan lg ke induk A-3, setlh itu apa bisa di potong PTKP K/1 28.350.000. Sehingga Pphnya nihil atas keuntungan jual emas nihil atau ada mekanisme
    yang lain, misalnya di masukkan pp 46 juga ???

    2. Bila Penghasilan lain tsb naik menjadi di atas PTKP pada akhir 2015 misal jadi Rp 35.000.000/tahun karena ada juga keuntungan dari selisih kurs. Bgmn jadinya ? Apa Pak Fulan tsb menjadi wajib punya kewajiban pph pasal 25 juga terkait pp 46 atau mekanisme
    yang benar seperti apa ?. Terima kasih atas bantuannya Bang Je !!!!
    Salam

    BalasHapus
  59. @davied


    1. benar nihil, sepanjang pengetahuan saya jika sudah membayar pph final 1% dan pph 25 nya ketemu nihil ,maka tidak perlu lapor pph 25 nihil tersebut.
    saya ralat, setelah sy timbang2 sy setuju jika tetap lapor pph pasal 25 nihil tiap bulan dengan alasan pengenaan pajak bersifat subjektif atas masing-masing jenis usaha, artinya psl 25 tetap berjalan sepanjang ada penghasilan lain selain yg dikenakan pph pasal 4(2), walaupun nihil.
    ( untuk aturannya secara tegas sy belum mendapatkan ..., cb telpon ke kring pajak di 1500200 utk lebih jelasnya ) maaf ..

    2. berbeda kasus jika pph pasal 25 ada kurang bayar sehingga akan muncul pph pasal 25 sebesar 1/12 X pph kurang bayar, maka wp ini wajib membayar pph final 1% dan juga pph pasal 25. Jika diperlukan WP mempunyai hak untuk melakukan permohonan pengurangan atau penghapusan pph pasal 25.
    kalo dibayar dengan pasal 29 diakhir tahun , maka bisa kena sanksi 2% x pph pasal 25 tiap bulan plus denda terlambat lapor pph pasal 25.

    salam

    BalasHapus
  60. @david

    ini sama dengan bung daniel ya :)

    1. benar nihil, sepanjang pengetahuan saya jika sudah membayar pph final 1% dan pph 25 nya ketemu nihil ,maka tidak perlu lapor pph 25 nihil tersebut.
    saya ralat, setelah sy timbang2 sy setuju jika tetap lapor pph pasal 25 nihil tiap bulan dengan alasan pengenaan pajak bersifat subjektif atas masing-masing jenis usaha, artinya psl 25 tetap berjalan sepanjang ada penghasilan lain selain yg dikenakan pph pasal 4(2), walaupun nihil.
    ( untuk aturannya secara tegas sy belum mendapatkan ..., cb telpon ke kring pajak di 1500200 utk lebih jelasnya ) maaf ..
    engacu kepada peraturan mentri keuangan no 243/pmk.03/2014 pasal 18 krn penghasilan dibawah ptkp maka tidak wajib lapor spt tahunan dan spt masa pph pasal 25


    2. berbeda kasus jika pph pasal 25 ada kurang bayar sehingga akan muncul pph pasal 25 sebesar 1/12 X pph kurang bayar, maka wp ini wajib membayar pph final 1% dan juga pph pasal 25. Jika diperlukan WP mempunyai hak untuk melakukan permohonan pengurangan atau penghapusan pph pasal 25.
    kalo dibayar dengan pasal 29 diakhir tahun , maka bisa kena sanksi 2% x pph pasal 25 tiap bulan plus denda terlambat lapor pph pasal 25.

    salam

    BalasHapus
  61. trims atas penjelasannya , wah sekarang sudah tgl 16 maret . klo sy lapor spt 2014 besok siang , berarti dah kena denda rp. 100 ribu dong ya ? ampuuun.......

    BalasHapus
  62. WP memperoleh penghasilan tidak teratur
    Suatu perusahaan umumnya menerima penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur. Penghasilan teratur merupakan penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Sedangkan penghasilan tidak teratur dapat berupa keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil. Penghasilan tidak teratur ini dapat dipotong/dipungut pajak oleh pihak yang memberikan penghasilan. Terkait dengan penghasilan teratur dan tidak teratur, maka penghitungan angsuran pajak dalam tahun, maka penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP yang memperoleh penghasilan tidak teratur adalah sebagai berikut :
    {(Pph Netto netto menurut SPT Pph Tahun yang lalu - Penghasilan tidak teratur x tarif ps 17)- Kredit pajak}/12
    Tetapi dengan adanya PP 46 jadi bingung mekanismenya menjadi seperti apa !!!
    penghasilan teratur kan sudah mengikuti pp 46 1 %.

    Pertanyaan yang muncul :
    1. Apakah penghasilan tidak teratur dan bersifat insedentil ini menyebabkan seorang WPOP mempunyai /
    timbul kewajiban angsuran PPH pasal 25 lagi atau wajip lapor spt masa PPh 25 nihil selama tahun berjalan ?
    2. Apakah penghasilan tidak teratur ini berhak juga mendapatkan potongan fasilitas PTKP setahun tersebut?
    3. Apa menyalahi ketentuan apabila penghasilan tidak teratur tersebut di satukan saja dengan omset usaha dan PPh nya di ikutkan PP 46 saja ?
    Terima kasih Bang Je !!!!

    Salam

    BalasHapus
  63. Bang je, terima kasih sebelumnya dg adanya form ini.
    selama ini sy pake 1770 S, karena direktur CV hanya mengambil prefae saja dan usaha hanya itu saja (dari 1 CV itu saja). dan isteri PNS sdh ada A2 nya. CV. sendiri omzet dibawah 4,8M, sehingga tiap bulan sdh setor PPh Final.
    Thn 2014 sy diajak mendirikan PT. dengan ikut saham dan sebagai pengurus tidak / belum digaji dan sbg pemegang saham jg belum ada deviden., karena memang blm beroperasi secara komersial. Thn 2014 juga sy beli asset (ruko) dengan cara KPR dgn nama pribadi. dan dikenai BPHTB,.tp itu peruntukannya untuk kantor CV saya, yang selama ini masih beralamat di rumah.

    Pertanyaannya :
    1. Tahun ini apa masih pake form 1770 S?
    2. Apa Ruko hrs sy masukkan sebagai harta? pdhal itu hutang bank?
    3. Utk Saham di PT, apa jg termasuk obyek Pajak yg harus dikenakan PPH juga ?

    Sebelumnya terimakasih.

    BalasHapus
  64. siang mas....
    mau tanya untuk pengisian lampiran 1770 op terkait pp 46 :
    1. apakah harus KLU di isi ? sedangkan saya pakai pajak 1% tidak ada penghasilan tambahan lain.
    2. Kalau masih bujangan apakah kolom status kewajiban suami istri di kosongkan ?

    terima kasih.......

    BalasHapus
  65. siaang mas,
    bbrp thn lalu sy buat npwp,usaha sy di jakarta tetapi ktp sukabumi.
    saat jadi NPWP yg dikeluarkan itu kode blkgny 001 sampai saat ini sy hanya punya NPWP yg 001 ini, tdk ada NPWP lain. pada saat bln feb sy dikirimi berkas dr kantro pajak sukabumi utk lapor spt..tetapi kode NPWP disana 000.
    krn saya buka toko maka tiap blnn sy bayar yg 1% utk NPWP yg 001 krn cuma itu yg saya punya.

    kmrn ada org pajak sy coba tanya, dia menganggap sy ini ada 2 usaha, sdkan usaha sy kan hanya 1 tidak ada cabang. dulu pun pas npwp keluar sy terima aja, gk ngerti apa2.
    dia blg utk tahunannya 0,75% ke 001.... sisanay 0,25% ke 000.

    itu jadi gmn ya mas,sy jadi bingung.
    mohon bantuannya...trims

    BalasHapus
  66. Bang_je, menindaklanjuti pembicaraan sy dgn AR pajak via tlp, sy diminta untuk membuat surat pernyataan disertai dgn penyandang dana untuk pembelian mobil tsb.
    Yang saya tanyakan sekarang apakah mobil tersebut adalah hibah dari org tua kepada sy atau hibah dari anak(penyandang dana) kepada org tua.. mengingat nama sy yg tercantum dlm BPKB nantinya.. dan bagaimana pengisian SPTnya? terimakasih..

    BalasHapus
  67. Saya mau membuat spt tahunan 2014 dengan cara seperti tahun 2013 tidak kena 1% boelh tidak bang?

    BalasHapus
  68. apabila ada penghasilan lainnya dari kontrakan rumah misal 20 juta/thn.
    apakah dimasukan di bagian 1770-1 bagian D no.3 ?
    Soalnya saya baca dipetunjuk pengisian, yg dimaksud sewa disini adalah selain tanah/gedung. misal sewa mobil/alat berat?
    mohon pencerahannya?
    terimakasih

    BalasHapus
  69. Siang bang je.....sy minta pencerahannya, untuk setoran pajak bulanan yg januari-pebruari msh menggunakan kode akun pajak 411125, sedangkan yg lainnya sdh menggunakan 411128, lalu apakah yg jan-peb harus dilakukan pemindahbukuan ? Terima kasih

    BalasHapus
  70. Bang Je mau tanya dong, kalo udah setor pph final psl 4(2) sebagai realisasi dari PP46 ini, apakah SSP nya perlu dilampirkan dalam SPT Tahunanya? Makasih

    BalasHapus
  71. Tolong nanya bang, sekitar th 2003 sy buka usaha industri rokok otomatis rutin byr pajak tentu punya npwp. Tapi perjalannya. Mulai 2008 produksi menurun hingga puncaknya di th 2011 tutup/bangkrut dan coba usaha di tembakau juga makin sulit, karena regulasi2 yg tidak mungkin bisa di ikuti oleh industri kecil dan dunia usaha tembakau. Regulasi itu a.l.seperti acfta,fctc,pp109 th 2012 dll. Nah pertanyaan saya bagaimana caranya untuk mencabut npwp saya yg bikin pusing ini bang tlg caranya gimana? Terimakasih.

    BalasHapus
  72. @david
    1. tidak mesi gitu mas, dilihat apakah penghasilan tsb memang wajib PP 46 atau tidak, cb baca disini http://tahupajak.blogspot.com/2013/09/dikecualikan-dari-pengenaan-pp-46-tahun.html

    2. sepanjang tidask mauk wilayah pp 46 maka boleh dapat PTKP

    3. kalo memang penghasilan tsb didapat dari usaha yg memang wajib pp 46 ya memang harus disatukan, sy belum bisa menilai aakh penghasilan tdk teratur bung david ini masuk mana, krn secara detail bang david tidak ngasih tahu apa itu penghasilan tdk teratur dr bang david

    salam

    BalasHapus
  73. @Bang Imamm
    1. boleh pakai S, nanti prive dari cv dimasukkan di lampiran 1 1770 S bagian B.3 3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI dan untuk gaji dari PT , sebaiknya saran saya tetap dibuatkan 1721 A1 walaupun nihil , untuk menunjukkan bahwa memang blum mndapatkan gaji( gaji = Rp 0,.). nanti 1721 A1 masuk ke lampiran 1 1770 S bagian C Daftar pmotongan oleh pihak lain.

    2.iya , wajib dimasukkan sebagai harta. harta adalah kepemilikan hak atas suatu barang ( walaupun masih hutang tetapi secara hak sudah milik bapak).

    3. sahamnya tidak kena pajak, yang dikenakan pajak adalah deviden yang bapak terima dari penanaman saham tersebut.
    penanaman saham di PT tadi atas nama CV atau nama orang pribadi pak ? soalnya besar pajak beda , berikut rinciannya :
    a. kalo deviden diterima oleh orang pribadi kena pasal 4 ayat 2 bersifat final sebesar 10% dari bruto ( PP no19 tahun 2009).
    b. kalo deviden diterima CV/Badan yang be rnpwp kena pajak pph pasal 23 bersifat tidak final sebesar 15% dari bruto (pasal 23 ayat 1(a) UU PPH),
    kalo CV / Badan tersebut tidak bernpwp ken 30 % dari bruto (pasal 23 ayat 1(a) UU PPH)
    anda bisa membaca lebih lanjut perihal pph atas deviden di sini http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=57

    salam :)..

    BalasHapus
  74. @bang willy
    1. Di isi KLU nya tentu lebih baik, kalo lupa KLU nya bisa dilihat di surat keterangan terdaftar,tidak diisipun juga gak masalah.
    2. Pilih KK
    salam :)

    BalasHapus
  75. @bang hengky
    Kode 3 digit terakhir dalam NPWP adalah menunjukan status dia pusat atau cabang,NPWP tidak akan mungkin ada kode belakang 001 tanpa ada 000 nya , artinya sangat aneh anda punya 001 tetapi kok gak ada 000 :), kode 001 artinya cabang ke 1, 002 artinya cabang ke 2,coba di cek kembali ke kantor pelayanan pajak tempat anda terdaftar.

    Masalah tarif .pajaknya cb akan sy bahas : sebelum lahir aturan PP 46 tahun 2013 ( PPh final 1% dari omzet) telah ada aturan tentang orang pribadi sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha maka di sebut wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ( WP OP PT) wajib melakukan angsuran pph pasal 25 sebesar 0.75% dari omzet tiap bulan dan di akhir tahun angsuran tadi bisa digunakan sebagai kredit/pengurang pajak (aturannya merujuk ke PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak OP Pengusaha tertentu).

    Setelah per juli 2013 keluar aturan PP 46 tahun 2013 ( PPh final 1% dari omzet) maka aturan main jadi sbb :
    a. Jika omzet tahun lalu dibawah 4,8 M, maka tahun ini dia kena PP 46 tahun 2013 ( PPh final 1% dari omzet) .
    b.Jika omzet tahun lalu diatas 4,8 M, maka tahun ini dia kena PER-32/PJ/2010 ( WPOPPT, 0,75% dari omzet).

    salam :)

    BalasHapus
  76. @andri
    diihat jenis usahanya dulu bang, sepanjang memang termasuk yang dikecualikan dari aturan 1% tadi tentu boleh . usahanya bang andri apa ?

    BalasHapus
  77. @bang ervin
    di dunia perpajakan sewa atas tanah dan atau bangunan memang spesial dan berbeda dengan sewa - sewa lainnya, kalo sewa atas tanah dan atau bangunan itu masuk PPh final pasal 4 ayat 2 tarifnya 10 % dari nilai sewa, kalo di SPT Tahunan masuk di 1770 lampiran III bagian A.9 SEWA ATAS TANAH DAN/ATAUBANGUNAN

    salam super :)

    BalasHapus
  78. @mbak luna
    iya betul, harus pemindahbukuan
    salam syuper :)

    BalasHapus
  79. @mas try
    tidak peru dilampirkan

    salam hebat :)

    BalasHapus
  80. @bang utomo
    NPWP ini badan atau orang pribadi pak ?
    kalo badan tinggal isi data permohonan pencabutan NPWP plus lampiran akta pembubaran.

    salam super :)

    BalasHapus
  81. Bang_je, sdr saya wna, membelikan kendaraan untuk orang tua dengan cara kredit 1th. krn org tua sudah tak memenuhi persyaratan kredit, maka sy yg melakukan akad kredit atas nama saya.. hibah tersebut apakah berlaku anak ke org tua dan org tua ke anak atau cm dr org tua ke anak (saya) ? bagaimana pengisian pada SPT tahunannya? trims atas bantuannya.

    BalasHapus
  82. @bang_je
    jenis usaha aku perantara bang

    BalasHapus
  83. bang je jenis usaha aku perantara

    BalasHapus
  84. @bang andri
    kalo jasa perantara memang tidak wajib 1%, jasa perantara termasuk pekerjaan bebas yang tidak dikenakan pph final 1%.

    penghitungannya cari penghasilan neto ( % norma penghitungan x bruto) - PTKP baru kali dengan tarif pasal 17

    mengacu pada KEP-536/PJ.2/2000 ttg norma pengitungan, untuk makelar/jasa perantara , persentase normanya adalah sbb :
    untuk 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak; sebesar 40 %
    sedangkan untuk kota selain 10 kota tersebut tarifnya 35 %

    salam sypuer :)

    BalasHapus
  85. @punksbay
    Mengacu kepada aturan KMK no 245/PMK.03/2008 tentang hibah yang tidak termasuk objek pajak PPh :
    pasal 1.a "Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.
    pasal 2 : Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah orang tua dan anak kandung.

    jadi berlaku untuk anak kandung ke ortu maupun ortu ke anak kandung, untuk pengisian SPT tahunan tinggal dimasukkan di 1770 lampiran 3 bagian B.1 atau di 1770 S - I bagian B.1

    o iya kalo untuk hibah tanah dan atau bangunan perlu minta surat keterangan bebas (SKB) PPh dari Kantor pelayanan pajak, tapi untuk hibah mobil ini sy belum ketemu aturannya apakah perlu meminta SKB PPh juga, silahkan tanya AR di KPP anda.

    salam hangat :)

    BalasHapus
  86. Bang Je

    saya mau tanya... misalnya usaha saya Jasa Jahit omset < 4,8 M setahun, tapi di tiap bulan jasa jahit tsb saya sudah di potong pph ps 23 oleh perusahaan pemberi jasa jahit tsb.

    nah ketentuan di SPT tahunannya seperti apa? karena tentunya posisi di tiap bulan saya sudah tidak setor PPH FInal 1 % (karena sudah ada pot pph ps 23 tsb yang justru tarifnya 2 %) karena berdasarkan pengalaman tahun lalu pph lebih bayar karena ada kredit pajak pph ps 23 dan pembayaran pph 1% dari omset.

    mohon penjelasannya

    thanks

    BalasHapus
  87. Salam super Bang Je,
    Kita tahu PP 46 tahun 2013, ditkenakan pukul rata yaitu pph 1 % dari omset usaha dari yang margin laba tipis sampai margin laba super tinggi..
    Apabila omset usaha dlm 1 tahun mencapai Rp 800.000.000 dengan keuntungan bersih Rp 600.000.000 ( maaf jenis barang sedikit monopoli dan untung besar). Dengan gaya hidup super hemat dari WPOP hanya Rp 40.000.000 pertahun,
    Otomatis kenaikkan harta neto sekitar Rp 560,000,000 pertahun
    Kalau PELAPORAN HARTA di SPT tahunan meningkat sedemikian rupa (besar) dalam beberapa tahun saja sudah mencapai millyaran. Tentu tampak tidak wajar padahal kondisi usahanya memang begitu (margin tinggi).

    Itu harus jadi bagaimana ya Bang Je ? , Saya jadi bingung untuk pelaporan HARTA di SPT.tahunan.
    mohon bantuannya. Maksud nya setidaknya tampak proporsional antara penghasilan, pajak yang di bayar,
    konsumsi wajib pajak dan sisanya yang lari untuk investasi (kenaikkan nilai harta WP di SPT). Terima kasih Bang Je.

    Salam Super sekali.

    BalasHapus
  88. Salam Bang_Je
    Mau Tanya Pelaporan SPT untuk Yayasan keagamaan itru bagaimana ya...untuk tahun pajak 2014 yayasan tsb sudah membayar Rp 240.000 untuk satu tahun dengan kode akun pajak 411126 dan kode jenis storan 200...terus dapat angka tsb darimana bang je...
    makasih...

    BalasHapus
  89. Permisi Mau tanya :
    1. kalau misalkan ada WP yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas dengan omset dibawah 4,8 M/Tahun (katakanlah seorang Notaris) bagaimana cara perhitungannya....?
    2. Jika dalam setahun penghasilannya dengan perhitungan berdasarkan norma dari usaha atau pekerjaan bebas (katakanlah seorang Notaris) adalah dibawah PTKP, apakah wajib untuk melaporkan SPT masa bulanan...?
    Terima kasih...

    BalasHapus
  90. terima kasih , sangat membantu saya

    BalasHapus
  91. mw tanya klo WP OP , melakukan kegiatan usaha penjualan aksesoris Handphone,pulsa,dll.. dan melakukan perhitungan secara norma, omset dibawah 4,8 milyar, apakah utk pelaporan tahun 2015 utk hitungan pajak 2014, dikenakan pph final 1 %, karena selama tahun 2014 tidak ada melakukan pembayaran pajak sama sekali?, bskah seperti tahun2 sebelumnya dibayar sekaligus pajaknya ?. mohon di bantu....

    BalasHapus
  92. Bang Je infonya sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi kita yg kurang info soal PPH Final.

    Saya ada pertanyaan sedikit bang Je:
    1. Untuk pengisian SSP bagi wp pph final maka menggunakan kode akun pajak : 411128 dan kode jenis setoran 420, benarkah demikian?
    2. Jika seandainya kita belum menyetor sama sekali SSP thn 2014, bolehkah kita membayar sekaligus setahun dalam 1 lembar SSP?
    3. Bukti SSP bagi wp PPH Final apakah harus disertakan dalam laporan SPT?

    Terima kasih sebelumnya.

    BalasHapus
  93. Mas, saya karyawan bumn dan juga mempunyai usaha yang bergerak dibidang jasa angkutan dan pengadaan. Adapun pun bekerja diperusahan lain.
    Npwp yang saya lampirkan dipekerjaan jasa angkutan itu adalah Npwp di pekerjaan sebagai karyawan. Setiap pekerjaan saya diluar itu saya selalu kena potong 2%. Dan bukti potong ada. Bagaimana cara mengisi spt pajak saya? Dan apakah saya akan membayar pajak tambahan dari semua pekerjaan itu?Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

    BalasHapus
  94. Siang bang je…..sy minta pencerahannya, untuk setoran pajak bulanan yg januari-pebruari 2014 msh menggunakan kode akun pajak 411125, sedangkan yg lainnya sdh menggunakan 411128, lalu apakah yg jan-peb harus dilakukan pemindahbukuan dan untuk pengisian ke 1770 seperti apa ? Terima kasih

    BalasHapus
  95. @andri
    kl jasa perantara memang tidak wajib pph final 4ayat2 1%.
    jasa perantara termasuk yang memakai tarif pph pasal 17 ( tarif progresif)

    BalasHapus
  96. @Bu warih
    jika omzet tahun sebelumnya dibawah 4,8 M, maka pada tahun berikutnya wajib menggunakan PPh Final 1% dari omzet setiap bulan, nah jika sudah membayar itu, ibu warih bisa mengajukan SKB (surat keterangan bebas) PPh pasal 23, agar setiap transaksi tidak di potong pph pasal 23 lagi.pengajuan skb pph pasal 23 cukup sekali dan di fotocopy dan dilegalisir dengan masa beerlaku satu tahun pajak.

    karena sifat dari aturan yang mendasari pph final 1% ini yaitu PP 46 tahun 2013 yang bersifat wajib maka ibu wajib setor 1% tiap bulan dengan kode Kode Akun Pajak diisi 411128 Kode Jenis Setoran diisi 420. untuk kasus ibu karena sudah terlanjur dipotong pph pasal 23, ibu bisa mengajukan pemindahbukuan dari pasal 23 ke pasal 4 ayat 2 final 1%. tentunya nanti akan ada lebih bayar karena tarif pph pasal 23 lebih besar dari taif final 1%. lebih bayar bisa dimintakan di spt tahunan.

    untuk tahun depan, segera urus SKB PPh pasal 23 dan setiap transaksi ibu tunjukkan ke pemotong pajak pasal 23 bahwa ibu sudah mempunyai surat "sakti" bernama surat keterangan bebas PPh pasal 23 dan ibu tidak perlu bayar pph pasal 23.

    salam super :)

    BalasHapus
  97. @Dani
    sebelumnya semoga sukses terus usahanya bang dani :)
    Pengisian SPT Tahunan pada prisinsipnya self assesment, artinya diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, disatu sisi Direktorat Jederal Pajak mewajibkan melakukan pengisian dengan benar, lengkap dan jelas.
    terkait hal tersebut maka sepanjang mas dani menyimpan catatan / pembukuan tentang besarnya omzet dan penghasilan bersih tiap bulan ( buat jaga2 kalo suatu saat ditanya petugas pajak), saya kira tidak akan menjadi masalah sepanjang memang pajaknya dibayar sesuai ketentuan, dalam hal ini misal omzet 800 juta berati pajak penghasilannya 8 juta setahun maka sudah selesai kewajiabn pajak mas dani.

    salam :)

    BalasHapus
  98. Yayasan keagamaan sepanjang ada unit usaha yang dikelola secara komersial maka tetap dikenakan pajak penghasilan, dalam kasus mas deni kalo melihat kode akun 411126 dan kode jenis setran 200 itu merujuk pada pph pasal 29 atas kurang bayar pajaknya.

    jadi menggunakan tarif pasal 17 , rinciannya : dicari dulu penghasilan netto , setelah ketemu untuk menghitung pajak 12,5 % X penghasilan netto, kemudian jika ada kredit pajak bisa dikurangkan, kekurangan pajak yang masih ada dibayar dengan kode diatas tadi. jadi 240 ribu tadi merupakan kekurangan bayar.

    salam :)

    BalasHapus
  99. @sagiboy
    1. untuk notaris termasuk yang tidak wajib pph final 1% , maka dia menggunakan penghitungan pajak dengan tarif pasal 17 / tarif progresif, dicari dulu penghasilan netto setahun ,kemudian dikurangi PTKP, baru dikalikan tarif.
    2. wajib pelaporan ssp pph pasal 25 nihil.mengacu kepada peraturan mentri keuangan no 243/pmk.03/2014 pasal 18 krn penghasilan dibawah ptkp maka tidak wajib lapor spt tahunan dan spt masa pph pasal 25

    salam :)

    BalasHapus
  100. sama sama mbak julian :)

    BalasHapus
  101. Penghitungan secara norma itu digunakan jika wp omzetnya diatas 4.8 M pada tahun sebelumnya, jika tahun sebelumnya omzet dibawah 4,8 M , maka pada tahun depannya wajib menggunakan pph final 1%. baru jika omzet diatas 4,8 m baru bisa menggunakan norma ( norma dipakai untuk mengetahui penghasilan nett untuk menghitung pajak dgn tarif pasal 17).

    untk mbak sarah , kalo blm membayar pajak yang kemarin2, silahakn bayar pajak dengan ssp per bulan dengan menghitung 1% x omzet, 1 ssp tiap bulan.
    salam :)

    BalasHapus
  102. 1. betul
    2. bayar tiap bulan 1 ssp jadi ada 12 ssp nanti
    3. tidak perlu, disimpan saja

    BalasHapus
  103. Maaf pak dari isi peraturan 243/pmk.03/2014 pasal 18 dibawah ini sebagai berikut :

    Bagian Keenam
    Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu yang
    Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan SPT PPh

    Pasal 18

    (1) Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT.
    (2) Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    (a) Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang PPh; atau
    (b) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.
    (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
    (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25.

    Bagaimana untuk menaksirkan pasal 18 ( terbit tahun 2014 ) ini ? Mohon koreksi nya untuk penghasilan dibawah PTKP Bang Je . Terima kasih.

    Salam

    BalasHapus
  104. Bang, terima kasih ulasannya saya download contoh SPT Fulan untuk WP OP PP 46 Final, yag bernama Fulan. Cukup jelas. yang menjadi pertanyaan saya adalah, pada petunjuk pengisian yang terdapat pada lamp per-19-pj 2014 ada Form "Daftar jumlah peredaran bruto.. dst", pada contoh Fulan terisi Rp.195.300.000, dengan NPWP sdr Fula sendiri, namun pada contoh lampiran per-19-pj 2014, contohnya adalah Adi Putra Tarigan, terdapat 2 no, NPWP yaitu No. 07.555.666-2.001.000 beralamat di Parkit Jakarta Timur serta NPWP No. 07.555.666-2.201.001 beralamat di Medan. Mohon penjelasan maksud dari 2 No, NPWP berbeda ini :
    -Apakah Sdr Adi Putra punya 2 NPWP ? atau
    -Usaha yang di Medan punya NPWP Sendiri ?

    Contoh ini membuat saya bingung karena No,NPWP saya terdaftar di KPP tempat tinggal, sementara tempat Usaha (kios) saya berada di Wilayah KPP berbeda. Saya hanya memiliki 1 no NPWP.

    Terima Kasih

    BalasHapus
  105. Malam Bang
    Thanks atas info nya. Ini ada yang saya mau tanyain. Saya berdagang baju dari rumah dengan omzet kurang dari 4,8 M. Jadi setiap bulan saya ada bayar 1 % dari Omzet. Yang mau saya tanyain , saya ada main saham di Bursa Efek Jakarta. Terkadang Untung, Terkadang rugi. Tapi secara total sampai akhir tahun 2014 masih untung. Berati saya akan isi ke 1770 - III no 3 ya ? PPH terhutangnya gimana isinya ? Terus di 1770 induk gimana hitungnya. Boleh nga kasih contoh kasusnya, maklum saya awam sekali terhadap pajak. Thank you ya atas bantuannya

    BalasHapus
  106. terimasih mas, sangat membantu :)

    BalasHapus
  107. permisi bang je ada beberapa bagian yang membingungkan saya :
    1. kalo kita pakai norma ato pph 25 , jelas sekali laba usaha saya setelah pajak sebesar X yang berhubungan dengan kenaikan harta/tabungan saya sebesar X.
    sedangkan kalo pakai PPH 46 itu kan hanya omzet x 1% nah untuk perhitungan laba dan kenaikan harga/tabungannya bagaimana perhitunganna ? ( karena tidak diwajibkan melampirkan laporan keuangan ) apakah ada norma jenis usaha A , apabila menggunakan PPH 46 sudah dipukul rata keuntunang sebesar Y % dari omzet ?

    2. dalam penyampaian SPT apakah harus melampirkan beban hidup dan rinciannya apabila menggunakan PPH final no 46 ?

    3. apakah kenaikan harta di PPH 46 = laba dikurangin beban hidup ? kalo di PPH25 kan laba bersih adalah laba kotor dikurangin beban hidup baru dipotong pajak

    mohon pencerahannya bang je thanks

    BalasHapus
  108. Sore Bang, sejak saya sakit dan tidak bekerja, tetapi saya punya NPWP, apakah saya tetap harus lapor pajak, blangko yg saya pakai 1770 dengan disertai surat keterangan tidak bekerja atau gimana, saya ada rencana untuk me non aktifkan npwp. Blangko ditulis nihil semua atau gimana ? thanks

    BalasHapus
  109. Pak, mohon pencerahannya, ada WP telah melakukan kewajiban sesuai PP 46 yaitu 1%, tp di samping itu dia memiliki penghasilan tambahan dr komisi penjualan rumah sebesar 5 juta dan dipotong PPh 21 sebesar 23.750, mendapatkan bukti potong 1721VI, bagaimana cara pencantuman penghasilan dr komisi ini di SPT pribadi WP? Dan juga potongan pajaknya? Terima kasih sebelumnya.

    BalasHapus
  110. @bang Dani
    menarik sekai bang dani, cb nanti sy tanyakn ke yang lebih pakar dlm masalh pajak dulu, kmrn smpat ngobrol tapi sy blm menunjukkan kmk 243 ini.
    mksh infonya..silahkn di tunggu

    ya betul mas dani setelah sy konsul ke teman yg lebih faham memang ada aturan tsb, maka jawaban sy sebelumnya sy ralat
    arti mudah dari pasal 18 km 243 tersebut menurut sy adalah sbb :
    2.a semua wp op (baik usahawan ataupun karyawan ) yg penghasilan dibawah ptkp tidak wajib lapor tahunan dan 25 .....dan WP Karyawan yang penghasilannya di atas PTKP Wajib lapor SPT Tahunan tetapi tidak wajib lapor SPT Masa ps. 25.
    --> Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas <> Bila penghasilannya di bawah PTKP memenuhi kriteria 2.a.

    BalasHapus
  111. @3do
    laporan SPT tahunan menggunakan form 1770 mas, walopun pendaftaran awal sbg npwp karyawan ( diihat dari KLU) tetap bisa digunakan untuk kegiatan diluar karyawan, misal kegiatan pekerjaan yang mas lakukan.

    untuk mengisi pajaknya harus diketahui dulu apa jenis usahanya ? termasuk kriteria kena PPh final pasal 4 ayat 2 tidak ?
    kalo sudah dipotong pajak itu sepanjang bersifat tidak finalbisa dikreditkan di spt tahunan sbg pengurang pajak terutang

    salam hangat :)

    BalasHapus
  112. @yuki
    betul harus dlakukan pemindahbukuan.
    pengisian spt tahunan seperti contoh tuan fulan di dalam artikel ini
    salam :)

    BalasHapus
  113. @bang Devend
    Yang wajib menyampaikan laporan spt tahunan hanya wajib pajak pusat ( ditandai dengan 3 digit terakhir no npwp = 000 ) , sedangkan jika ada usaha ditempat lain dinamakan cabang, 001, 002,003 dst.
    untuk pelaporan spt tahunan maka total dari semua pusat plus cabangnya
    salam :)

    BalasHapus
  114. @ali
    merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 jo SE - 06/PJ.04/1997 , kalo pajak atas penjualan saham di bursa efek sudah dikenakan pajak bersifat final, artinya atas penghasilan tersebut sudah selesai penghitungn pajaknya, maka untuk mengisi di spt tahunan sudah benar di 1770 – III no 3, dan tidak berefek ke induk.hanya cukup di tuliskan di 1770 – III no 3 tsb sahaja.

    salam syuper :)

    BalasHapus
  115. Salam Hormat bang-Je.. mau nanya nih.. kalo pelaporan SPT Tahunan yang menggunakan pembukuan apakah tetap wajib melampirkan Laporan Laba Rugi, Neraca dan daftar penyusutan aktiva..

    BalasHapus
  116. […] perolehan dan keterangan (jika ada) , untuk kode harta anda bisa merujuk ketulisan saya sebelumnya disini , untuk nilai perolehan harta adalah pada saat didapatkan pada saat tahun perolehan, jadi misal […]

    BalasHapus
  117. Dear BangJe, Kasus saya sama dengan Yuki. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses pemindahbukuan dari kode pajak 411125 ke 411128? Mengingat waktu pelaporan SPT Tahunan tinggal sebentar lagi, apakah boleh kita laporkan tanpa melakukan pemindahbukuan (tapi dengan melampirkan SPP lembar ketiga).
    Thanks

    BalasHapus
  118. bang_je_assiten26 Maret 2015 04.41

    @fikri aziz
    wajib menyertakan bang

    BalasHapus
  119. kalau dibayar per bulan kode MAP nya apa?terus apa perlu lapor spt 4 ayat 2 masanya?atau hanya dibayar saja terus sspnya dilampirkan pada saat penyampaian spt tahunan?
    makasih bang :D

    BalasHapus
  120. 411128 / 420
    tidak perlu lapor spt masa, hanya dibayar saja.
    di tahunan ssp tidak pelu dilampirkan, disimpan saja.
    salam :)

    BalasHapus
  121. numpang tanya
    di spt 2013 saya menlis harta rumah saya adalah warisan dan harga perolehan saya kosongi apakah ini benar? kalau thn ini sy isi apakah tidak masalah? krn tiba2 aset saya akan bertambah banyak.
    lalu untuk pembelian mobil yang belum lunas perlakuannya bagaimana ya... brp hrg perolehannya , apakah harus dimasukkan ke dalam dftr utang?
    makasih sebelumnya

    BalasHapus
  122. selamat malam mau bertanya mhon dtgu jawabanya,untuk formulisr spt 1770 ada tulisan pengasilan tidak kena paja 30,375.000 itu di dapat dari mana? dan apabila ada bbrp faktur pembayaran yang belum dibayarkan misl bulan agustus 2014 dan februari maka bagaimana?sedangkan ssp bulan desember sudah dibayar,terimakash.

    BalasHapus
  123. Bang, mo tanya..
    Kl sy pekerja yg dipotong dan dibayarkan pph nya oleh perusahaan A, sementara istri saya juga bekerja, dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan B. Kami berdua memiliki npwp berbeda.
    Pertanyaan saya :
    1. Dalam pelaporan, apakah masing2 membuat laporan sendiri2?
    2. Jika hanya suami yang melaporkan, apakah gabungan penghasilan langsung dituangkan dalam 1771 S?
    Terimakasih

    BalasHapus
  124. Mas, saya baca bukti potong pajaknya pph 23 sebesar 2% dipotong total tagihan sekitar 800 jt selama 2014 . Gimana Mas? Makin bingung neh. Ada yang bilang saya harus bayar lagi sebesar 60 jt lg. Apa iya Mas Je.

    BalasHapus
  125. 1.benar
    2.tidak masalah, krn warisan bukan objek pajak penghasilan.
    3.untuk pembelian mobil dimasukan sebagai harta sesuai harga perolehan krn hak sudah dimiliki oleh ibu elysa, nanti kita masukkan juga di daftar hutang, hutang yang ditulis adalah sisa hutang per 31 des 2014

    salam ibu :)

    BalasHapus
  126. Bisa kita singkat dengan istilah K/2 = Kawin dan mempunyai tanggungan 2
    WP = 24.300.000
    Telah menikah = 2.025.000
    2 orang anak = 2 x 2.025.000 = 4.050.000
    TOTAL PTKP = 30.375.000,.

    faktur pembayaran yang belum dibayarkan misl bulan agustus 2014 dan februari ? maksudnya gimana ya mas adi?
    salam

    BalasHapus
  127. 1. harus membuat laporan sendiri sendiri, tetapi saya katakan istri yg mempunyai npwp sendiri ini bisa menjadikan terjadinya kurang bayar, karena Di Pasal 8 ayat (3) UU PPh baru yang mulai berlaku 1 Januari 2009, diatur bahwa apabila isteri yang tidak pisah harta memilih punya NPWP sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto..
    selengkapnya silahkan merujuk ke artikel ini : http://www.pajakpribadi.com/artikel/wanita_kawin.html

    2. krn istri masih mpy npwp sendiri , istri juga wajib lapor, sy sarankan npwp istri dicabut saja kemduain nebeng ke suami dengan kode 001.tahun depan pasti tidak akan kurang bayar dan yang laporan cukup suami saja.

    salam :)

    BalasHapus
  128. sy malah ikut bingung dengan pertanyaan mas edo ? :)
    pph pasal 23 itu kan kredit pajak , bisa mengurangi pajak di akhir tahun.
    munkgin pertanyaan bisa diperjelas lagi
    salam :)

    BalasHapus
  129. Maaf mau nanya nih, saya PNS udah e-filling n udah selesai lapor spt tahunan saya scr online, nah saya juga punya penghasilan lain (sampingan) sbg agen asuransi, nah yg asuransi udah keluar form 1721-VI, padahal saya udah terlanjur online yg pns, trus yg kerja sampingan itu laporanya gmn ya, katanya kalau harus masuk e-filling dan UBAH, tidak ada form 1721 di online, gmn penyelesaianya, terimakasih.....,

    BalasHapus
  130. Bang Je, terima kasih buanyakkk ya.

    Semoga sukses selalu buat Bang Je. Hehehe

    Salam.....

    BalasHapus
  131. Mau tanya Mas, suami saya saat ini pekerjaannya hanya mengelola sebuah lembaga pendidikan dan sebelumnya sudah punya npwp pribadi yang diterbitkan dari kota asalnya dulu. Sementara sekarang pendidikan tersebut ada dikota lain. Saat ini lembaga pendidikan tersebut juga berada di bawah naungan sebuah yayasan yang diketuai oleh suami saya. Sewaktu pembuatan yayasan tersebut, sudah ada NPWP yayasannya. Pertanyaan saya, bagaimana proses untuk menghitung pajaknya? Pajak apa saja yang harus dibayarkan? Mohon infonya mas...terimakasih banyak

    BalasHapus
  132. @bang edy
    silahkan melakukan pembetulan dengan menggunakan formulir 1770 , krn bang edy ada pekerjaan bebas yaitu sebagai agen asuransi.untuk pengisiannya di formulir 1770-I hal 2 bagian B no 4 masukkan penghasilan/fee anda sebagai agen asuransi ( tanpa di kurangi pajak), setelah itu di norma isikan angka % norma penghitungan ( mengacu pada se-100/pj/2009 tentang penggunaan norma penghitungan bagi petugas dinas luar asuransi maka dinas auransi masuk kategori pekerjaan bebas bidang profesi lainnya ( kep-536/pj/2009) dengan besar % sebesar :
    a. 50% untuk 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak .
    b. 47,5% untuk ibukota propinsi lainnya;
    c. 45 % untuk kota lainnya.

    setelah itu ketemu penghasilan netto, kemudian pindahkan ke induk 1770 A.1 , kemudian masukkan pph yang telah dipotong di 1770-II , termasuk juga bukti potong sebagai pns.

    di 1770-I-hal 2 bagian c masukkan penghasilan sebagai pns kemudian pindahkan ke induk 1770 A.2 jumlahkan semua penghasilan tersebut dan kurangi dengan yg telah dipotong pphnya ..ketemu kurang bayar atau lebih bayar atau nihil.

    salam :)

    BalasHapus
  133. sama2 ..sy jug tambah ilmu :)

    BalasHapus
  134. untuk suami ibu :
    suami ibu menjadi karyawan/pegawai dari yayasan tersebut maka mendapat bukti potong 1721 A2, atas dasar bukti potong itu, suami ibu bisa melaporkan spt tahunan 1770 S /1770 SS , kl 1770 S utk penghasilan bruto 60 juta atau lebih, kl 1770 SS pengh bruto dibawah 60 juta.


    untuk yayasan :
    yayasan ini apakah mempunyai kegiatan komersial ? atau yayasan nirlaba ?
    apapun nama dan bentuknya sepanjang mempunyai kegiatan komersial maka ada penghitungan pajaknya.
    kalo yayasan pendidiakn ini semata-mata mendapatakan sumbangan saja, maka tidak termasuk objek pajak dan tidak dikenakan pajak.

    salam :)

    BalasHapus
  135. Halo Pak,
    Saya mau bertanya dengan kasus saya sbb:
    * Terdaftar sebagai WP :19 Agustus 2014
    * Tertulis di surat yg datang bersamaan dengan Kartu NPWP bahwa PPH sendiri : Pasal 29 dan Pemotongan & Pemungutan PPH : Pasal 4 Ayat (2).
    * Saya seorang karyawan swasta yang punya NPWP berstatus Pegawai Swasta (waktu membuat NPWP, tidak menanyakan terlebih dahulu kepada perusahaan tentang pembayaran pajaknya karena saya terburu2 membuatnya untuk syarat KPR)
    * Perusahaan tempat saya bekerja tidak membayar pajak untuk saya sebagai karyawannya sehingga saya tidak punya bukti potong 1721-A1.
    * Ada KPR rumah di BTN (ada subsidi pemerintah), terdaftar bekerja di tempat saya sekarang.

    Karena semua permasalahan di atas dan berdasarkan surat dari Kantor Pajak tsb, mulai Sept 2014 saya sudah membayar PPH Pasal 4 (2) setiap bulannya sebesar 1% dari gaji yang saya nyatakan saat persyaratan KPR. Bulan ini mau lapor SPT Tahunan dan saya bingung, SPT Tahunan yang mana & bagaimana saya mengisinya agar tidak terjadi masalah ke depannya. Mohon bantuannya. Terimakasih.

    BalasHapus
  136. dear win chai
    posisi win chai ini sebagai karyawan maka kewajiban pajak hanya setahun sekali yaitu lapor spt tahunan, seharusnya perusahaaan memotong pajak sdr setiap bulan dan memberikan 1721 A1 di akhir tahun. jika tidak diberikan maka sdr menghitung sendiri pajak terutangnya dengan cara
    1. cari total penghasilan bruto selama setahun
    2. kurangi dengan biaya jabatan (5 % x penghasilan bruto )
    3. kurangi lagi dengan PTKP (penghasilan tidak kena pajak ) bisa baca artikel tentang ptkp disini :http://pajakitumudah.com/2014/12/penghasilan-tidak-kena-pajak-tahun-pajak-2014.html
    4. kali tarif pasal 17 , mudahnya 5%
    itu pajak yg harus dibayar .namanya pph pasal 29

    untuk pasal 4 ayat 2 ini memakai kode MAP dan kode jeni ssetoran berapa ? seharusnya gak usah menyetor tiap bulan , itu khusus untuk wp pengusaha, kalo sudah terlanjur dibayar bisa melakukan pemindahbukuan dari pasal 4ayat 2 ke pasal 29

    salam :)

    BalasHapus
  137. Maturnuwun sanget mas, disaat waktu sdh mepet, bingung ndak tau caranya. artikel ini sangat membantu saya. semoga mendapatkan balasan yang lebih baik, dari apa yang telah anda lakukan.

    terima kasih banyak

    BalasHapus
  138. permisi ya pak, saya mau nanya untuk spt pph badan 1771, omzet di bwah 4,8m per tahun.
    saya sudah bayar pph 4(2) ukm tiap bulan, terus ini untuk pelaporan spt 1771, lap keuangan cv masih profit.
    pertanyaan : apakah atas profit tahunan tersebut, masih harus dihitung juga pphnya (dengan setoran pph tahunan pasal 29),
    ataukah atas profit tahunan tsb sudah diabaikan saja , dan hanya mengakui setoran pph ukm pasal 4(2).
    atau bagaimana? saya cukup bingung, mohon pencerahan. terimakasih.

    BalasHapus
  139. sama sama pak adi...
    aamiin

    BalasHapus
  140. ketika bapak sudah membayar pph final pasal 4 ayat 2 sebesar 1% tersebut maka sudah tidak perlu membayar lagi pajaknya,
    sy sedang menyiapkan contoh soal pembuatan spt tahunan badan..di tunggu ya

    BalasHapus
  141. ahmadbaelani2 April 2015 07.14

    hallo bang Jays, mohon solusinya.
    dalam hal ini saya mau menanyakan cara pembayaran dan penyampaian sebagai wajib pajak.
    saya punya usaha kecil-kecilan nih, ditahun 2014 tiap bulan saya rata-rata dapet omzet sebesar 7,5jt'n dan setahun sekitar 90jt'n
    dan berhubung saya harus menyampaikan SPT ditahun 2015 ini, bagaimana yaa cara paling tepat ?
    karena saya masih bingung, dan kebetulan ditahun 2014 kemarin saya belum bayar pajak sama sekali atas omzet saya itu tadi.
    jadi gimana yaa langkah-langkah yang harus saya lakukan ?
    bagaimana cara perhitungan untuk bayar pajak atas omzet tersebut ?
    dan kemarin saya untuk sementara menyampaikan SPT Tahunan dengan "nihil" karena masih bingung.
    dan saya mau buat pembetulan sekaligus bayar pajaknya atas omzet saya ditahun 2014.

    mohon penjelasannya dan caranya yaa,
    terimakasih.

    BalasHapus
  142. Salam bang..mau nanya nih,..sy punya cv tp belum pernah melakukan transaksi (nihil).tp sy bingun cara pelaporan spt tahunannya..klau tiap bulannya sy selalu melaporkan tetapi disitu sy tulis nihil...apakah sm cara pelaporan spt tahunan dan bulanan...makasih sebelumnya

    BalasHapus
  143. malam pak. saya ada usaha daging . sudah lapran spt tahunan 2014. mempunyai peredaran brutu kurang dr 4.8 M karena ketidak tahuan tentang pajak adanya pajak 1% dari peredaran brutu. maka saya tidak pernah mebayar selama tahun 2014. yang saya tanyakan apakah saya harus pembayar dan melaporkan peredaran brutu saya selama 2014 dan melakukan pembetulan spt tahunan saya.

    BalasHapus
  144. mengacu pada peraturan pp no 46 tahun 2013, untuk cv maka dilihat dulu jika baru beroperasi belum ada setahun memai tarif pasal 17 x penghasilan netto, jika sudah beroperasi lebih dari setahun jika omzet thn kemarin dibawah 4.8 milyar , maka pajkanya 1% dari omzet tiap bulan

    salam :)

    BalasHapus
  145. iya bu, pajak penghasilan 1% tiap bulan dari omzet dibayar dulu , baru kemudian dilakukan pembetualn spt tahunannya.

    BalasHapus
  146. maaf mas saya masih bingung apakah kalo sudah bayar pajak perorangan tiap bulan apakah juga masih lapor spt tahunan

    BalasHapus
  147. Salam mas,

    Membantu sekali petunjuknya. Saya mau tanya. Saya usaha berjualan pakaian wanita omzet di bawah 4.8 M setahun. Setiap bulan saya sudah bayar 1% dari omzet bulan tersebut. Apakah saya tetap harus membuat SPT tahunan?

    Terima kasih

    BalasHapus
  148. Sore Pa,,

    Apakah sudah ada contoh SPT Tahunan Badan untuk Omzet dibawah 4,8 Milyar dan sudah setor PPh Pasal 4 1% tiap Bulan, Terimakasih sebelumnya.

    BalasHapus
  149. hi,

    saya mau tanya untuk pelaporan pajak perusahaan yang tidak beraktivitas, apa saja yang harus diisi dan dilaporkan ?

    terima kasih

    BalasHapus
  150. lapor tahunan tetap wajib mas.

    BalasHapus
  151. SPT tahunan wajib dibuat bu prita
    salam :)

    BalasHapus
  152. sudah ada mbak flora di sini http://pajakitumudah.com/2015/04/contoh-pelaporan-spt-tahunan-badan-2015.html
    salam :)

    BalasHapus
  153. yang wajib disertakan adalah laporan keuangan ( rugi laba dan neraca), dan kemudian mengisi spt tahunan.

    BalasHapus
  154. pemilik cv juga harus lapor SPT Tahunan OP juga ?
    sedangakan udah lapor SPT Tahunan Badan.
    Kalo iya pake formulir yg mana ?
    thx

    BalasHapus
  155. wajib lapor, Direktur cv yg sekaligus pemilik cv menggunakan 1770 , nanti penghasilannya dari prive Dan termasuk bukan objek pajak.
    Salam

    BalasHapus
  156. JIka tidak melaporkan SPT tahunan badan yang omsetnya dibawah 4.8M berlaku denda berapa? atau tidak mendapat denda ?

    BalasHapus
  157. Sesuai UU KUP pasal 7 denda keterlambatan lapor spt tahunan badan adalah sebesar 1 juta

    salam :)

    BalasHapus
  158. walaupun itu kena pajak yang 1% tetap kena 1jt kah jika terlambat lapor spt tahuann?

    BalasHapus
  159. secara aturannya iya mbak, di uu no 16 tahun 2009 pasal 7, tetapi membayarnya menunggu diterbitkan surat tagihan pajak, jika tidak terbit ya gak usah dibayar.
    seandainya sudah terbit pun bisa dimintakan pengurangan/keberatan atas utang pajak tersebut

    salam :)

    BalasHapus
  160. Dalam selang berapa lama surat tagihan pajak terbit pak ?

    BalasHapus
  161. selama belum kadaluarsa pajak masih bisa diterbitkan STP, kadaluarsa pajak selama 5 tahun.

    salam:)

    BalasHapus
  162. saat pelaporan SPT MASA PPH PSL 4 AYT 2 kita kan menyertakan SSP

    yang jadi pertanyaan ku pada saat pelaporan SPT TAHUNAN apakah SSP harus disertakan lagi? lampirannya apa saja?

    BalasHapus
  163. tidak perlu bang jon

    salam :)

    BalasHapus
  164. apabila pekerjaan wiraswasta dengan omzet perbulan sekitar 5-10 jt apa tetap lapor SPT Tahunan OP?
    bagaimana dengan PTKPnya, apakah diperhitungkan?

    BalasHapus
  165. menggunakan aturan terbaru Peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 , bayarnya 1% x omzet

    BalasHapus
  166. agus sri sudibyo21 Juni 2015 21.17

    Mau urus spt sejak th 2010..penghasilan 5 juta per tahun..berapa totalnya?

    BalasHapus
  167. Butuh bantuan menghitung PPh 21 atau aplikasi PPh 21 yg sudah support untuk impor dgn harga terjangkau/ nego. hub 081807098075 atau faishal.abd@gmail.com

    BalasHapus
  168. Jka SPT Tahunan telat lapornya gimana ya mas ?!

    BalasHapus
  169. Selamat Siang Bang,

    Saya mau tanya berkaitan dengan PP46 tahun 2013.

    Ilustrasi:
    Tahun 2013: omset 4,8milyar, sehingga tahun 2015 mengikuti tarif umum.
    Tahun 2015: mengikuti tarif umum pasal 17, omset turun lagi <4,8milyar

    pertanyaannya, apakah di tahun 2016 mengikuti PP46 lagi ?

    saya baca di juklak nya tidak ada contoh seperti ini, padahal kenyataannya dilapangan banyak pengusaha yang omsetnya menurun drastis karena perlambatan ekonomi.

    terima kasih

    BalasHapus
  170. Maap, ada salah tulis

    Saya mau tanya berkaitan dengan PP46 tahun 2013.

    Ilustrasi:
    Tahun 2013: omset 4,8milyar, sehingga tahun 2014 mengikuti tarif umum.
    Tahun 2014: mengikuti tarif umum pasal 17, tapi omset turun lagi <4,8milyar

    pertanyaannya, apakah di tahun 2015 mengikuti PP46 lagi ?

    saya baca di juklak nya tidak ada contoh seperti ini, padahal kenyataannya dilapangan banyak pengusaha yang omsetnya menurun drastis karena perlambatan ekonomi.

    terima kasih

    BalasHapus
  171. omzet dihitung tiap tahun, untuk thn pajak 2015 dgn melihat omzet tahun 2014, jika omzet tidak melebihi 4,8 milyar maka pakai pp46, jika lebih dari 4,8 m maka di tahun 2015 kita pakai tarif pasal 17

    BalasHapus
  172. tetap seperti biasa datang ke kpp terdaftar atau via pos

    BalasHapus
  173. bangje tanya donk, misalkan wp op kita dapat dari kita memiliki industri pengolahan produk makanan.
    apakah saya menggunakan pp 46 pph final 1% atau pph pasal 25?
    karena dari dulu saya membuat pph pasal 25.
    dan penghitungan norma pada penghasilan netto didapatkan darimana?
    karena besaran norma dulu saya 12.5%.
    Terimakasih.

    BalasHapus
  174. Selamat siang pak, sy mau tanya klu penghitungan pajak usaha yg final 1% dr omzet itu apakah tidak dapat potongan ptkp yg 36.000.000 itu? Mohon pencerahanya... terima kasih.

    BalasHapus
  175. Jika harta kita masih hutang.misalnya beli apartment belum ppjb .masih nyicil ke developer apakah sudah wajib dilaporkan?
    Dulu dapt info dari orang yg paham pajak katanya tdk perlu lapor. Makanya saya tdk laporkan. Untuk memperbaikinya bagaimana caranya? Apakah akan kema denda? Maaf saya awam sekali mengenai pajak.tks

    BalasHapus
  176. saya baru memulai usaha,
    kebetulan juga udah buat perusahaan berbentuk cv, seandainya saya sama sekali belum mengambil keuntungan / prive (karena masih sangat untung sedikit dan keuntungan hanya untuk menghidupi biaya perusahaan) apakah spt pribadi dikosongkan saja atau bagaimana?

    terima kasih

    BalasHapus
  177. iya di buat NIHIL aja gpp WDS

    BalasHapus
  178. Selamat pagi pak, sy sbg karyawan. Tp kntr sy tdk melaporkan pajak karyawan utk sy. Skrg sy mau byr dan lapor pajak sbg karyawan tp sy ga dpt 17701 dr kntr sy. Blh ga pak sy lapor pajak sbg karyawan tp tdk ada 17701?
    Terima kasih

    BalasHapus
  179. Ibu sudaj menanyakan ke pihak kantor/pmberi kerja apakah pajaknya sudaj dipotpng blm?

    Jika blm dan kantor tdk memotong pajak, ibu bisa menghitung sendiri,utl form jennis pajak ibu bisa gunakan 1770 .

    Atas prnghasilam ibu tadi nanti akan dihitung dgn tarif psl 17,

    Pph terutang : tarif x (peng netto - ptkp)

    BalasHapus
  180. mas, kalo saya mau bikin spt tahunan, tapi saya punya usaha sendiri disamping itu saya juga bekerja, itu gimana cara nya?

    BalasHapus
  181. Baru punya npwp... pusing ngisi spt nya

    BalasHapus
  182. mau nanya mas...apakah cara pengisian SPT 1770s tahun ini sama dgn yg tahun lalu.?..pajak saya yg PP46..final 1%..terima kasih

    BalasHapus
  183. Cara pengisian msh sama dgn thn lalu, btw kl bpk ada usaha dan kena 1% apa gak sebaiknya pakai firmulir 1770

    BalasHapus
  184. Pak sy mau tanya utk form pajak tahunan pribadi form nya bs di donlot atau harus ambil ke kantor pajak nya lgsg? Thx

    BalasHapus
  185. Pak saya pekerja bebas/konsultan apakah sebaiknya memakai Norma perhitungan atau memakai usaha dgn omset dibawah 4.8M (saya belum bikin badan usaha karena masih sendiri, bekerja dari rumah dan tidak punya karyawan)?
    Kalau saya baca jika menggunakan norma perhitungan harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma dari tahun lalu (maks Bln Maret) apa masih bisa kalo telat?

    Mohon sarannya, terima kasih.

    BalasHapus
  186. Siang mas..
    Mw nanya, utk usaha dagang masi digunakan norma 30%?

    BalasHapus
  187. pak untuk lapor spt tahunan bisa di kantor pos atau harus di kantor pajak?
    kalo harus di kantor pajak, harus di kantor pajak yg terdaftar di npwp atau bisa di kantor pajak daerah manapun?
    terimakasih

    BalasHapus
  188. tergantung jenis spt nya pak,sudah saya tuliskan dalam artikel ini : http://pajakitumudah.com/2016/01/tata-cara-penerimaan-dan-pengolahan-spt-tahunan-tahun-2016.html

    BalasHapus
  189. pakai pp 46 tarif final 15 x omzet tiap bulan

    BalasHapus
  190. assalamualaikum wr,wb kattu...

    mohon bantuan mas,, saya baru akan membikin NPWP dikarnakan utk memenuhi syarat pengajuan pembiayaan mobil di salah satu bank syariah dan saya harus melaporakn bukti pembayaran SPT tahunan,,

    yg ingin saya tanyakan apakah bisa saya mendapatkan SPT tahunan sedangkan NPWP baru saya bikin,,?
    mohon solusinya

    terima kasih sebelum nya

    BalasHapus
  191. Tahun daftar kapan mas ? 2015 atau 2016? Kl 2015 bisa tp kl 2016 gak bisa :)

    BalasHapus
  192. Baru mau bikin bulan ini thn 2016..
    Apakah ada cara lain utk bisa mendapatkan bukti pembayaran spt tahunan..?
    Seperti contoh:
    Saya bikin npwp skrg thn 2016,, trs saya mau bayar SPT yg tahun 2015 apakah bisa..?

    BalasHapus
  193. thx mas respont nya,, masalah sdh clear,,

    BalasHapus
  194. Mau tanya nih..

    kalau perusahaan saya berbentuk CV dan sudah membayar pajak final 1% dari omset pelaporannya menggunakan form pajak 1771 a/n NPWP CV kan??

    seandainya saya memiliki penghasilan di luar usaha CV maka saya hitung menggunakan pajak final 1% dari penghasilan itu atau menggunakan norma ? sedangkan perusahaan saya sudah kena final 1% ( penghasilan <4,8 M) form yang digunakan 1770 a/n NPWP pribadi ??

    Terima Kasih

    BalasHapus
  195. terimakasih sangat membantu sekali

    BalasHapus
  196. met siang mas, pengisian spt wp op thn 2014 dengan omzet(Peredaran usaha) yang sangat menyolok ( beda omzetnya hampir 500 %) dengan pengisian spt wp op thn 2015. namun peredaran usaha tetap dibawah 4,8 m, apakah nantinya setelah laporan spt wp tsn dapat surat imbauan, sanksi ataupun pemeriksaan ?, tq

    BalasHapus
  197. iya.

    CV dan direkturya merupakan entitas yang berbeda, jadi untuk ngitung pajaknya jg masing2,
    kl Orang Pribadi tgt jenis usahanya,umumnya juga 1% dr omzet kecuali op pekerjaan bebas yg tercantum di PP 46 thn 2013
    salam :)

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Pelaporan SPT Tahunan Badan 2015

Cara menghitung pajak penghasilan

Mengenal Pajak Pusat dan Pajak Daerah