Nomor faktur pajak tidak urut tanggal

Ketika suatu ketika saya memberikan materi tentang mengenal e-faktur, saya mendapat pertanyaan yang awalnya belum mantap untuk menjawab pertanyaan penanya tersebut, dari pada salah menjawab, saya pending sementara jawaban saya sampai menunggu mendapat kemantapan he... :) .

Setelah mencoba bertanya ke beberapa teman, akhirnya mantap mendapatkan jawaban atas pertanyaan penanya tentang no urut faktur yang urut dan contoh kasus penyerahan barang ke bendahara pemerintah selaku pemungut.

Berikut pertanyaan dan jawaban  terkait no faktur pajak yang tidak urut tanggal :

no-faktur-tidak-urutMisal ada Wajib pajak yang sudah PKP mempunyai jatah no faktur 1 s.d 8.
Pada tanggal 1 juli 2015 mengeluarkan no faktur no urut 1 untuk penjualan ke bendahara pemerintah.
Pada tanggal 5 juli 2015 mengeluarkan no faktur no urut 2 untuk penjualan ke pihak swasta (PT XZY).
Karena sudah efaktur, atas permintaan PT XZY faktur no urut 2 minta agar segera diinput di aplikasi efaktur dan di upload agar PT XZY bisa segera menkreditkan di pajak masukan.
Ternyata dari bendahara pemerintah uang baru cair tgl 8 agustus 2015.

Pertanyaannya ?

1. jika no faktur 1 sudah direkam dan di upload dalam efaktur , bagaimana penyelesaianya, padahal no faktur sdh kadung/terlanjur di rekam dan di upload tgl 1 juli sementara uang baru cair tgl 8 agustus ?
2. jika no faktur 1 belum direkam dan diupload , apakah boleh pkp tsb menjadikan no urut faktur dan tgl tidak urut, jadi no faktur 1 tgl faktur 08 agustus 2015 dan no faktur 2 tgl faktur 5 juli 2015

Mohon pencerahan dan dasar hukumnya , mksh

Jawaban :
Terkait pertanyaan mas Adang, perlu saya tegaskan bahwa dalam E-nofa (Elektronik no faktur ) saat ini sesuai dengan PER-24 dan perubahannya, penomoran tidak harus urut, jadi boleh saja nomor faktur 1 tgl nya 8 agustus dan nomor faktur 2 tanggalnya 5 juli.


Kemudian terkait transaksi dengan bendahara pemerintah, saat pembuatan FP mengacu pada KMK-563 tahun 2003 dimana FP wajib dibuat pada saat PKP rekanan mengajukan tagihan kepada bendahara pemerintah. Kemudian dalam hal:

1. FP telah diterbitkan (1 juli) namun pembayaran terjadi pada tgl 8 agustus maka FP tersebut tetap dilaporkan pada masa pembuatannya yaitu juli tidak bergantung pada apakah bendahara telah membayar, memungut dan menyetor PPNnya

2. FP telah diterbitkan 1 Juli dan pembayaran 8 Agustus , dalam hal FP akan diubah tgl penerbitannya sesuai dengan tgl penagihan kepada bendahara maka atas FP tersebut harus dilakukan pembatalan dan membuat berita acara pembatalan FP beserta alasan pembatalannya. FP dibatalkan karena kondisi sebenarnya pada tanggal 1 Juli belum ada kewajiban membuat FP karena belum mengajukan tagihan.


NB. telah diterbitkan = upload di eFaktur

Mudah-mudahan dapat  menjawab pertanyaan mas Adang, terimakasih


Begitu jawaban dari teman sy, semoga bermanfaat.


Referensi :

1. Per 24/pj/2012 Download

2. Lampiran per 24/pj/2012 Download

3. KMK NOMOR 563/KMK.03/2003 Download

Komentar

  1. Mohon maaf Pak untuk Dasar Hukum yang menyatakan Nomor Urut Faktur Pajak tidak perlu urut sesuai dengan tanggalnya ada di PER-24 Tahun 2012 pada pasal berapa ya Pak ?

    Terima Kasih

    BalasHapus

  2. FAQ efaktur no 39. Apakah Nomor Seri Faktur
    diperkenankan tidak urut ?
    Jawab :
    Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tidak harus berurutan. Namun
    demikian, PKP wajib menyampaikan pemberitahuan ke KPP atas Nomor
    Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam satu tahun pajak

    referensi
    PER-24/PJ/2012 dan
    perubahannya

    BalasHapus

  3. Dear bapak, mohon informasinya,
    Bagaimana penyelesaiannya apabila
    1. Ada transaksi yang dilakukan pada 3 Desember 2015, tapi tidak sempat terekam oleh efaktur. Sedangkan nomor seri faktur terakhir untuk 2015 sudah terlanjur dihapus tetapi belum sempat dikembalikan ke KPP.
    2. Sebelum direkam ke efaktur biasanya kami buatkan yg manual dulu, Karena berbagai hal kami lalai untuk merekamnya ke e-faktur. Namun transaksi sudah selesai dan pembayaran juga sudah cair pada bulan Desember.
    3. Nah, kami coba rekam nomor seri untuk faktur yang belum terekam tadi pada 21 Januari 2016 ini. Tetapi transaksi efaktur tetap menggunakan tanggal 3 Desember 2015.
    Saya khawatir akan terjadi eror, karena tanggal transaksi lebih awal dari tanggal rekam nomor seri faktur.
    Bagaimana ya pak? Apakah ada solusi?

    BalasHapus

  4. Dear Bapak

    Mohon infonya Pak.. saya sudah sampai tahap bisa print efaktur dan tampilan dibawah nama tempat dan tanggal adalah : hanny dan saya mengganti nama hanny dengan nama toko : segar.. saya ubah user namenya, setelah ganti, reset aplikasi dan sekarang hasil rekam efaktur saya gak tampil lagi Pak.. bagaimana cara mengembalikan hasil rekam data saya.. mohon pecerahannya.. terimakasih.

    BalasHapus

  5. Siang pak/ibu, saya ada kendala dalam mengerjakan pajak. mengenai faktur pajak keluaran, di bulan agustus ini saya rekam faktur,tetapi tanggal tidak berurutan.Contohnya:
    1. no seri 000.000-00.12345678 transaksi tanggal 2 agustus sejumlah 10.000.000
    2. no seri 000.000-00.12345679 transaksi tanggal 1 agustus sejumlah 5.000.000
    3. no seri 000.000-00.12345680 transaksi tanggal 2 agustus sejumlah 11.0000.000.

    Semua transaksi itu udah saya rekam dan uploader, pertanyaan saya. Apabila tanggal transaksi tidak berurutan seperti yang saya alami, itu tidak akan ada kendala/masalah dikemudian hari.

    Mohon penjelasannya?? Terima Kasih

    BalasHapus

  6. gak masalah bu.
    sejak berlakunya elektronik no faktur ( e-nofa) maka no faktur tdk harus urut sesuai tanggal sepanjang itu memang jatah no faktur nya

    BalasHapus

  7. Dear Bpk/Ibu

    Mohon bantuannya, saya masih awam sekali tentang perpajakan. saya mau tanya , setiap membuat faktur pajak keluaran, saya isi nomor referensi dengan nomor invoice. jika no invoice tidak berurutan apakah menjadi masalah?

    Terima kasih

    BalasHapus

  8. maaf, boleh tau dasar hukumnya ?

    BalasHapus

  9. Untuk, Bapak / Ibu

    Mohon penjelasannya, saya sudah dapat teguran pegawai PAJAK karena belum melaporkan kegiatan IMPOR (PPN) dari tahun 2015.
    Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara melaporkan PPN tersebut, pada aplikasi INOVA dimenu apa?

    Perusahaan saya adalah jasa licence IMPOR (Undername) yang sebagian besar PPN Impor nya tidak dikreditkan, namun ada customer juga yang minta FAKTUR PPN nya, yang ingin saya tanyakan apakah setelah melaporkan PPN tersebut masih bisa dibuat FAKTUR untuk customer? Terima Kasih.
    Dimas / 02129360951

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Pelaporan SPT Tahunan Badan 2015

Gambar
Bagi anda yang mempunyai usaha berbentuk badan hukum yang berupa CV, PT,  Yayasan dll maka di akhir bulan april 2015 ini sudah harus menyampaikan SPT Tahunan badan tahun pajak 2014, pada kesempatan kali ini pajakitumudah.com akan mencoba memberikan contoh pengisian dan pelaporan spt tahunan badan tahun 2015 ini.

contoh yang kami sajikan ini adalah contoh dalam bentuk yang sederhana, kita mulai ya :

CV Adem Ayem adalah wajib pajak yang yang sudah beroperasi komersial sejak tahun 2011, omzet pada tahun pajak sebelumnya yaitu tahun 2013 omzetnya dibawah 4.8 milyar, sehingga pada tahun pajak 2014 CV Adem Ayem ini menggunakan PP no 46 tahun 2013 sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilannya yaitu membayar pajak penghasilan setiap bulan yang bersifat final sebesar 1 % dari omzet setiap bulan.

Bahan yang wajib di siapkan untuk pelaporan spt tahunan badan adalah laporan keuangan ( lap rugi laba dan neraca ) dan penyusutan.

laporan laba rugi cv adem ayem

Laporan neraca CV adem ayem

laporan pen…
Baca selengkapnya

Cara menghitung pajak penghasilan

Gambar
Untuk kali ini mari kita coba hitung pajak penghasilan dari seorang pegawai atau karyawan, dengan contoh soal yang sederhana saja ya.

Contoh soal : Andi seorang karyawan tetap dari PT ABC, Andi dengan status menikah dan mempunyai 1 orang anak mendapatkan penghasilan sebesar 3.000.000,. setiap bulan, berapakah PPh pasal 21 yang harus di potong oleh PT ABC atas gaji yang diterima andi?

Penghitungan pasal 21

Dalam penghitungannya kita setahunkan

Penghasilan Bruto =   3.000.000 x 12 = 36.000.000
Dikurangi Biaya Jabatan (5% atau maksimal 6.000.000) = 5% X 36.000.000 = 1.800.000
dikurangi dengan PTKP (K/1) = 28.350.000 ( 24.300.000+2.025.000+2.025.000)

Penghasilan Kena Pajak = 36.000.000 - 1.800.000 - 28.350.000 = 5.850.000

PPh pasal 21 setahun = 5% x 5.850.000 = 292.500
PPh pasal 21 sebulan = 292.500 / 12 = 24.375

cukup mudah bukan, anda bisa mempelajari lebih detail aturan ini di PER-31/PJ/2012 dan lampiranya
Baca selengkapnya

Mengenal Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Gambar
Ditinjau dari sudut lembaga yang memungut pajak, maka kita bisa membagi jenis pajak menjadi dua jenis yaitu :

A. Pajak Pusat atau Pajak Negara
Pajak pusat adalah semua jenis pajak yang lembaga pemungutnya adalah pemerintah pusat sehingga nanti dana pajak yang ditarik akan masuk ke kas negara, komponen utama penerimaan dalam APBN, aturan yang membuat dari Presiden dan DPR (berupa Undang-Undang),dari Presiden berupa Peraturan Pemerintah, dari Mentri Keuangan berupa Keputusan menteri keuangan (KMK), dari Direktur Jendral Pajak berupa Keputusan Dirjen Pajak.

Berikut daftar pajak pusat :
1. Pajak Penghasilan (PPh), yaitu suatu jenis pajak yang dikenakan orang pribadi dan badan hukum atas penghasilan yang diperolehnya. nama pajak penghasilan disesuaikan dengan nama pasal pada UU NOMOR 36 TAHUN 2008 tentang pajak penghasilan yaitu :
1. PPh Pasal 21, adalah pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan (dalam bahasa undang undang "pekerjaan, jasa, atau kegiatan den…
Baca selengkapnya